Menteri Luhut Tegaskan Tuntaskan soal Karang Raja Ampat

Jombang (Antara Jatim) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan akan secepatnya menuntaskan masalah rusaknya terumbu karang di kawasan Raja Ampat, Papua, setelah diterjang kapal pesiar MV Caledonian Sky pada 4 Maret 2017.

     

"Saat ini tim masih di Raja Ampat. Penyelesaian ini sudah menyangkut pemerintahan Inggris, Swedia, Bahama, karena banyak institusi yang terlibat," katanya saat berkunjung di Jombang, Jawa Timur, Selasa.

     

Ia juga mengatakan, insiden rusaknya terumbu karang itu juga menjadi bagian instropeksi pemerintah, terkait kesalahan yang dilakukan. Salah satunya, terkait dengan "Standard operating prosedure/ SOP" atau prosedur operasi standar. 

     

"Kami mencegah dan melakukan instropeksi juga, dimana salah kita. Jadi, 'Review standard operating prosedure' kita yang kurang," jelasnya.

     

Kapal MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas dan merusak terumbu karang di Raja Ampat setelah kandas dan dilakukan evakuasi. Kapal tersebut hendak mengantarkan wisatawan melakukan pengamatan burung di Waigeo. 

     

Menurut hasil kajian Conservation International, luas yang mengalami kerusakan mencapai 13.500 meter persegi. 

     

Selain kerusakan terumbu karang, di area yang rusak tersebut sebenarnya masuk dalam zona inti Kawasan Konservasi Perairan Daerah Selat Dampier.

     

Kawasan itu memiliki keragaman koral tinggi, menjadi tempat memijah beragam jenis ikan komersial, dan menjadi area ketahanan pangan bagi Raja Ampat dan sekitarnya.

     

Kemenhub pun juga langsung mendalami apakah ada potensi kesalahan dari syahbandar ketika kapal MV Caledonian Sky itu dievakuasi hingga menabrak terumbu karang. 

     

MV Caledonian Sky merupakan kapal pesiar berukuran besar. Seharusnya jenis kapal seperti itu tidak diperbolehkan melintas di perairan Raja Ampat, yang tergolong dangkal.

     

Pemerintah saat ini juga sudah mengambil sejumlah langkah terkait dengan kerusakan karang di Raja Ampat tesebut. Selain mengevaluasi, menyelesaikan dari aspek legal, serta membuat regulasi lanjutan.  (*)