Kementerian PUPR Formulasikan Perencanaan Infrastruktur Delapan Provinsi

Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memformulasikan perencanaan pembangunan infrastruktur delapan provinsi di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat melalui Pra-Konsultasi Regional (Konreg) di Surabaya, 14-16 Maret 2017.

"Pra-Konreg merupakan proses untuk mendapatkan program pembangunan infrastruktur prioitas pada tahun anggaran 2018," ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, di sela pembukaan Pra-Konreg di Surabaya, Selasa malam.

Program-program pembangunan infrastruktur prioritas di Kementerian PUPR, kata dia, dikembangkan sejak diterapkannya pola pengembangan infrastruktur yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Ia menjelaskan, seluruh wilayah di Indonesia terkelompokkan pada 35 WPS yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pusat pertumbuhan untuk selanjutnya dianalisis kebutuhan infrastruktur dan dirumuskan dalam waktu panjang dalam bentuk "master plan" periode 10 tahun.

"Kemudian dari 'master plan' dirinci menjadi 'development plan' untuk rencana pembangunan lima tahunan, tiga tahunan hingga tahunan," ucapnya.

Sementara itu, pembukaan Pra-Konreg yang dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati juga diharapkan mengidentifikasi awal isu-isu stretegis bidang PUPR 2018, mengidentifikasi awal rencana aksi pencapaian "output" atau pekerjaan strategis dalam RPJMN.

Pada kesempatan sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang menggelar Pra-Konreg di Surabaya dan diharapkan muncul hasil-hasil sesuai harapan.

"Masalah infrastruktur menjadi isu yang sangat penting. Kini catatannya, bagaimana caranya ini tak hanya fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan di semua wilayah," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Pra-Konreg kali ini diikuti delapan provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB yang masing-masing empat sektor utama di bidang PUPR seperti sumber daya air, jalan, infrastruktur permukiman dan perumahan serta Bappeda provinsi dan dinas terkait. (*)