Tulungagung (Antara Jatim) - Mayoritas tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang mengadu nasib ke sejumlah negara Asia bekerja di sektor informal atau sebagai pembantu rumah tangga.
"(Sektor) Informasl cukup banyak. Prosentasenya hampir 65 persen dibanding sektor formal," kata Kabid Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pelatihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung Trining Ch Rahayu di Tulungagung, Minggu.
Ia mencontohkan data keberangkatan TKI dari daerah itu selama triwulan pertama periode 2017.
Dari total TKI resmi/legal yang tercatat sebanyak 3.464 orang, 2.244 TKI di antaranya bekerka di sektor informal.
Para TKW atau TKI informal tersebut menurut keterangan Trining, telah dilatih dan dipersiapkan sebagai PRT sejak masih di penampungan.
"Kendati sudah ada moratorium penghentian dan larangan penempatan TKW/TKW yang bekerja di sektor informal, secara efektif kebijakan itu belum bisa dilaksanakan," katanya.
Trining mengatakan, tindak lanjut aturan tersebut sejauh ini belum jelas.
"Saat ini dalam proses dan menunggu aturan serta kebijakan pasti bagaimana moratorium tersebut," katanya.
Trining menambahkan, penghentian dan larangan penempatan TKW yang bekerja sektor informal atau sebagai PRT belum tentu bisa dilaksanakan secara langsung kecuali bertahap, termasuk di Tulungagung.
Alasannya, kata dia, hingga saat ini lapangan kerja di Indonesia, khususnya di Tulungagung masih belum memadahi.
Padahal pilihan kerja bagi TKI selama ini didominasi sektor informal atau PRT, seperti sebagai asisten rumah tangga, pengasuh balita/anak (baby sister), pengasuh lansia hingga buruh.
"Gubernur dalam rapat sebelumnya juga menyatakan kalau dibutuhkan waktu secara bertahap untuk menerapkan moratorium penghentian pengiriman TKI PRT. Sebab, selain banyak peminatnya, juga karena masih belum banyak lapangan kerja yang memadai," katanya.
Kendati moratorium belum efektif, Trining menyatakan telah berupaya mengurangi jumlah TKW yang bekerja sebagai PRT, salah satunya dengan mengarahkan pemilihan pekerjaan di sektor formal, seperti sebagai pekerja di pabrikan, perusahaan, ataupun lainnya.
"Dari data kami di awal 2017 tercatat sebanyak 2.244 TKI Asal Tulungagung memilih pekerjaan informal. Dengan rincian tenaga perempuan mencapai 2.235 dan sembilan tenaga kerja laki-laki. Sedangkan 1.219 lainnya memilih pekerjaan formal, seperti pabrik atau lainnya," paparnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"(Sektor) Informasl cukup banyak. Prosentasenya hampir 65 persen dibanding sektor formal," kata Kabid Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pelatihan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung Trining Ch Rahayu di Tulungagung, Minggu.
Ia mencontohkan data keberangkatan TKI dari daerah itu selama triwulan pertama periode 2017.
Dari total TKI resmi/legal yang tercatat sebanyak 3.464 orang, 2.244 TKI di antaranya bekerka di sektor informal.
Para TKW atau TKI informal tersebut menurut keterangan Trining, telah dilatih dan dipersiapkan sebagai PRT sejak masih di penampungan.
"Kendati sudah ada moratorium penghentian dan larangan penempatan TKW/TKW yang bekerja di sektor informal, secara efektif kebijakan itu belum bisa dilaksanakan," katanya.
Trining mengatakan, tindak lanjut aturan tersebut sejauh ini belum jelas.
"Saat ini dalam proses dan menunggu aturan serta kebijakan pasti bagaimana moratorium tersebut," katanya.
Trining menambahkan, penghentian dan larangan penempatan TKW yang bekerja sektor informal atau sebagai PRT belum tentu bisa dilaksanakan secara langsung kecuali bertahap, termasuk di Tulungagung.
Alasannya, kata dia, hingga saat ini lapangan kerja di Indonesia, khususnya di Tulungagung masih belum memadahi.
Padahal pilihan kerja bagi TKI selama ini didominasi sektor informal atau PRT, seperti sebagai asisten rumah tangga, pengasuh balita/anak (baby sister), pengasuh lansia hingga buruh.
"Gubernur dalam rapat sebelumnya juga menyatakan kalau dibutuhkan waktu secara bertahap untuk menerapkan moratorium penghentian pengiriman TKI PRT. Sebab, selain banyak peminatnya, juga karena masih belum banyak lapangan kerja yang memadai," katanya.
Kendati moratorium belum efektif, Trining menyatakan telah berupaya mengurangi jumlah TKW yang bekerja sebagai PRT, salah satunya dengan mengarahkan pemilihan pekerjaan di sektor formal, seperti sebagai pekerja di pabrikan, perusahaan, ataupun lainnya.
"Dari data kami di awal 2017 tercatat sebanyak 2.244 TKI Asal Tulungagung memilih pekerjaan informal. Dengan rincian tenaga perempuan mencapai 2.235 dan sembilan tenaga kerja laki-laki. Sedangkan 1.219 lainnya memilih pekerjaan formal, seperti pabrik atau lainnya," paparnya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017