Pamekasan (Antara Jatim) - Bupati Sumenep A Busyo Karim mengaku setuju wilayahnya dimekarkan untuk memenuhi kebutuhan minimal jumlah kabupaten sebagai prasyarat pembentukan Provinsi Madura.
"Saya ini kan dipilih oleh rakyat, tidak etis jika rakyat saya menginkan agar Sumenep dimekarkan lalu, saya menolak," katanya disela-sela pembukaan seminar "Madura Menjadi Provinsi" di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Madura, Sabtu (11/3) malam.
Pemekaran Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wacana yang berkembang dalam berbagai diskusi dan kajian ilmiah yang digelar kelompok masyarakat di Pulau Garam selama ini.
Rencananya, kabupaten paling timur di Pulau Madura ini, akan dipilah menjadi Kabupaten Sumenep seperti nama saat ini, dan kabupaten Sumenep kepulauan.
Hanya saja, konsekuensinya, Sumenep akan kehilangan sumber minyak dan gas bumi yang ada di kepulauan.
"Ya kalau sudah pisah, tentu kita tidak akan bicara soal migas lagi," kata Busro Karim.
Seminar Nasional bertema "Madura Menjadi Provinsi" itu dibuka oleh Kepala Bakorwil IV Pamekasan Azhar mewakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
"Seminar kali ini hanya untuk menyamakan persepsi, antara masing-masing kabupaten yang ada di Madura," katanya.
Ada empat narasumber yang akan menjadi pembicara dalam seminar yang akan berlangsung hingga Minggu itu.
Masing-masing pakar hukum Prof Machfud MD, pakar ekonomi Prof Didik J Rachbini, pakar sosial politik Prof Siti Zuhro dan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOP Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Safrizal ZA, M.Si.
Seminar "Madura Menjadi Provinsi" ini diikuti oleh bupati, wakil bupati, ketua DPRD, ketua komisi dan fraksi, akademisi, tokoh masyarakat dan pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Madura. (*)
Video oleh: Abdul A
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017