Surabaya (Antara Jatim) - Penyandang disabilitas di Surabaya berharap adanya payung hukum berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk menjamin kemudahan mereka dalam mengakses pendidikan.
"Kami ingin adanya payung hukum yang menjamin pendidikan bagi disabilitas. Untuk semua jenjang pendidikan, semua sekolahan," kata inisiator draft Perwali tentang Jaminan Pendidikan Inklusi Kota Surabaya Tutus Setiawan di Surabaya, Sabtu.
Dia menjelaskan kebutuhan akan Perwali lantaran selama ini belum semua sekolah Surabaya di semua jenjang membuka kelas inklusi. Sekolah yang memiliki kelas inklusi, lanjut dia, selama ini atas dasar penetapan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.
Guru Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Yayasan Pendidikan Anak Buta (SMPLB YPAB) Surabaya ini menyayangkan sekolah inklusi belum mempunyai dasar hukum jaminan akses pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Selain itu menurutnya, kepedulian Pemkot Surabaya pada disabilitas belum sepenuhnya terasa.
"Kami desak wali kota untuk menerbitkan perwali. Harapan kami agar wali kota berikutnya bisa mengawal berlakunya perwali. Sehingga disabilitas mempunyai jaminan bisa mengakses pendidikan di semua jenjang, semua sekolahan," ujarnya.
Pengajar lain dari SMPLB YPAB Atung Yunarko menambahkan cantolan perwali cukup Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, serta Pergub Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 tentang Pendidikan Inklusi.
"Draft perwali yang kami susun akan disosialisasikan sekaligus menjaring respon disabilitas. Setelah itu kami kirimkan ke wali kota," kata Atung.
Dalam draft perwali tersebut, kata Atung, menekankan pada ketenagakependidikan, sistem penilaian, sarana prasarana pendidikan, pedoman teknis pelaksanaan pendidikan inklusi.
Selain itu sarana prasarana pendidikan maupun umum bagi inklusi di Surabaya mereka nilai sebagai formalitas dan belum sesuai standart. "Seperti trap di pedestrian atau. Benar ada yang timbul tapi belum sesuai standart. Ditambah lagi pedestrian yang ada diberi pipa yang menyulitkan," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kami ingin adanya payung hukum yang menjamin pendidikan bagi disabilitas. Untuk semua jenjang pendidikan, semua sekolahan," kata inisiator draft Perwali tentang Jaminan Pendidikan Inklusi Kota Surabaya Tutus Setiawan di Surabaya, Sabtu.
Dia menjelaskan kebutuhan akan Perwali lantaran selama ini belum semua sekolah Surabaya di semua jenjang membuka kelas inklusi. Sekolah yang memiliki kelas inklusi, lanjut dia, selama ini atas dasar penetapan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.
Guru Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Yayasan Pendidikan Anak Buta (SMPLB YPAB) Surabaya ini menyayangkan sekolah inklusi belum mempunyai dasar hukum jaminan akses pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Selain itu menurutnya, kepedulian Pemkot Surabaya pada disabilitas belum sepenuhnya terasa.
"Kami desak wali kota untuk menerbitkan perwali. Harapan kami agar wali kota berikutnya bisa mengawal berlakunya perwali. Sehingga disabilitas mempunyai jaminan bisa mengakses pendidikan di semua jenjang, semua sekolahan," ujarnya.
Pengajar lain dari SMPLB YPAB Atung Yunarko menambahkan cantolan perwali cukup Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, serta Pergub Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 tentang Pendidikan Inklusi.
"Draft perwali yang kami susun akan disosialisasikan sekaligus menjaring respon disabilitas. Setelah itu kami kirimkan ke wali kota," kata Atung.
Dalam draft perwali tersebut, kata Atung, menekankan pada ketenagakependidikan, sistem penilaian, sarana prasarana pendidikan, pedoman teknis pelaksanaan pendidikan inklusi.
Selain itu sarana prasarana pendidikan maupun umum bagi inklusi di Surabaya mereka nilai sebagai formalitas dan belum sesuai standart. "Seperti trap di pedestrian atau. Benar ada yang timbul tapi belum sesuai standart. Ditambah lagi pedestrian yang ada diberi pipa yang menyulitkan," ujarnya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017