Tulungagung (Antara Jatim) - Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memperketat pengawasan distribusi/penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tersebut sebagai antisipasi penjualan yang melebihi batas harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana ketetapan pemerintah.
"Penjualan pupuk bersubsidi sudah diatur lewat regulasi yang dikeluarkan pemerintah, maka bagi yang melanggar akan ada sanksi administrasinya," kata Kasi Pembiayaan dan Permodalan Disperta Tulungagung Triwidiono Agus Basuki di Tulungagung, Jumat.
Ia mengingatkan, pupuk bersubsidi merupakan barang beredar yang dalam pengawasan dan harganya telah diatur lewat regulasi pemerintah dalam bentuk ketetapan HET atau harga eceran tertinggi.
Beberapa jenis pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan harganya itu antara lain pupuk urea dengan HET Rp1.800 per kilogram, SP-36 dengan HET Rp2.000 per kilogram, ZA dengan HET Rp1.400 per kilogram, NPK dengan HET Rp2.300 per kilogram, dan organik Rp500 per kilogram.
"Pupuk yang disediakan biasanya dalam kemasan 50 kilogram, kecuali pupuk organik yang hanya 40 kilogram," katanya.
Okky, sapaan akrabnya, mengatakan, sejatinya petani di Tulungagung tidak perlu khawatir bakal kekurangan pupuk bersubsidi.
Ia mengatakan, untuk masing-masing daerah telah mendapatkan jaminan dari pemerintah, dimana kuota distribusinya juga berdasarkan pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan sesuai kebutuhan areal pertanian yang ada.
"Hal itu dilakukan untuk menghindari penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah," kata Okky.
Secara keseluruhan pihak dinas pertanian mengakui sampai saat ini masih ada yang nakal dengan menjual pupuk bersubsidi di atas HET pemerintah.
"Selain memang kurang pengawasan, lemahnya daya tawar dari para petani karena kebutuhan banyak sementara jatah berkurang, sehingga sebagian nekat membeli pupuk bersubsidi di atas HET, hanya karena takut kekurangan atau bahkan tidak kebagian (jatah)," katanya.
Pihak Disperta Tulungagung dipastikan selalu melakukan sosialisasi kepada para petani, agar tidak khawatir kehabisan stok.
"Kalaupun ada yang pengecer atau kios nakal, maka secepatnya dilakukan pembinaan. Mengingat, hal itu cukup meresahkan," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Penjualan pupuk bersubsidi sudah diatur lewat regulasi yang dikeluarkan pemerintah, maka bagi yang melanggar akan ada sanksi administrasinya," kata Kasi Pembiayaan dan Permodalan Disperta Tulungagung Triwidiono Agus Basuki di Tulungagung, Jumat.
Ia mengingatkan, pupuk bersubsidi merupakan barang beredar yang dalam pengawasan dan harganya telah diatur lewat regulasi pemerintah dalam bentuk ketetapan HET atau harga eceran tertinggi.
Beberapa jenis pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan harganya itu antara lain pupuk urea dengan HET Rp1.800 per kilogram, SP-36 dengan HET Rp2.000 per kilogram, ZA dengan HET Rp1.400 per kilogram, NPK dengan HET Rp2.300 per kilogram, dan organik Rp500 per kilogram.
"Pupuk yang disediakan biasanya dalam kemasan 50 kilogram, kecuali pupuk organik yang hanya 40 kilogram," katanya.
Okky, sapaan akrabnya, mengatakan, sejatinya petani di Tulungagung tidak perlu khawatir bakal kekurangan pupuk bersubsidi.
Ia mengatakan, untuk masing-masing daerah telah mendapatkan jaminan dari pemerintah, dimana kuota distribusinya juga berdasarkan pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan sesuai kebutuhan areal pertanian yang ada.
"Hal itu dilakukan untuk menghindari penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah," kata Okky.
Secara keseluruhan pihak dinas pertanian mengakui sampai saat ini masih ada yang nakal dengan menjual pupuk bersubsidi di atas HET pemerintah.
"Selain memang kurang pengawasan, lemahnya daya tawar dari para petani karena kebutuhan banyak sementara jatah berkurang, sehingga sebagian nekat membeli pupuk bersubsidi di atas HET, hanya karena takut kekurangan atau bahkan tidak kebagian (jatah)," katanya.
Pihak Disperta Tulungagung dipastikan selalu melakukan sosialisasi kepada para petani, agar tidak khawatir kehabisan stok.
"Kalaupun ada yang pengecer atau kios nakal, maka secepatnya dilakukan pembinaan. Mengingat, hal itu cukup meresahkan," katanya.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017