Malang, (Antara Jatim) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Jawa Timur, bakal memaksimalkan keterlibatan lintas sektoral (instansi) untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di wilayah itu.
Kepala Dinkes Kota Malang Dr dr Asih Tri Rachmi Nuswantari di Malang, Minggu mengatakan ada beberapa instansi yang akan dilibatkan, termasuk sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang.
"Beberapa SKPD yang dilibatkan, di antaranya adalah rumah sakit, Dinas Sosial (Dinsos), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)," katanya.
Menurut dia, setiap instansi memiliki peran masing-masing, misalnya rumah sakit berperan sebagai sarana rujukan, menyediakan tenaga kompeten untuk persalinan, menyediakan sarana transportasi untuk kondisi gawat darurat, dan menyediakan sarana kegawatdaruratan untuk ibu hamil (neonatal).
Selain itu, lanjutnya, juga menerima semua pasien dalam kondisi gawat darurat dan bertindak sebagai tim tenaga medis di rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan Dinsos melakukan verifikasi dan rekomendasi kepada warga terkait status kemiskinan warga yang akan mengurus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sementara itu, PKK bertindak menggerakkan warga, terutama ibu hamil, untuk memeriksakan kehamilan rutin dan persalinan ke sarana persalinan yang layak. PKK juga memotivasi warga terkait gizi dan kesehatan ibu hamil, serta anaknya. Ibu hamil diwajibkan mengkonsumsi tablet tambah darah.
Lebih lanjut, Asih mengatakan Puskesmas juga harus membangun jaringan bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan rumah sakit sebagai sarana rujukan. Puskesmas juga dituntut memberi laporan cepat dan akurat.
Selanjutnya, DP3AP2KB memiliki kapasitas menyediakan alat kontrasepsi bagi ibu nifas, serta memotivasi ibu mengikuti program KB pascapersalinan. Dan, Dispendukcapil ambil bagian memberi status bayi baru lahir dan mensosialisasikan KTP anak.
"Kami berharap sinergitas dan peran lintas sektor ini mampu menurunkan AKI dan AKB, sebab AKI di Kota Malang sedikit mengalami peningkatan," ucapnya.
Berdasarkan data Dinkes Kota Malang, pada 2015 ada lima kasus, meningkat menjadi enam kasus pada 2016. Sedangkan AKB pada 2016 menurun dibanding 2015, dari 116 kasus turun menjadi 114 kasus.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala Dinkes Kota Malang Dr dr Asih Tri Rachmi Nuswantari di Malang, Minggu mengatakan ada beberapa instansi yang akan dilibatkan, termasuk sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang.
"Beberapa SKPD yang dilibatkan, di antaranya adalah rumah sakit, Dinas Sosial (Dinsos), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)," katanya.
Menurut dia, setiap instansi memiliki peran masing-masing, misalnya rumah sakit berperan sebagai sarana rujukan, menyediakan tenaga kompeten untuk persalinan, menyediakan sarana transportasi untuk kondisi gawat darurat, dan menyediakan sarana kegawatdaruratan untuk ibu hamil (neonatal).
Selain itu, lanjutnya, juga menerima semua pasien dalam kondisi gawat darurat dan bertindak sebagai tim tenaga medis di rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan Dinsos melakukan verifikasi dan rekomendasi kepada warga terkait status kemiskinan warga yang akan mengurus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sementara itu, PKK bertindak menggerakkan warga, terutama ibu hamil, untuk memeriksakan kehamilan rutin dan persalinan ke sarana persalinan yang layak. PKK juga memotivasi warga terkait gizi dan kesehatan ibu hamil, serta anaknya. Ibu hamil diwajibkan mengkonsumsi tablet tambah darah.
Lebih lanjut, Asih mengatakan Puskesmas juga harus membangun jaringan bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan rumah sakit sebagai sarana rujukan. Puskesmas juga dituntut memberi laporan cepat dan akurat.
Selanjutnya, DP3AP2KB memiliki kapasitas menyediakan alat kontrasepsi bagi ibu nifas, serta memotivasi ibu mengikuti program KB pascapersalinan. Dan, Dispendukcapil ambil bagian memberi status bayi baru lahir dan mensosialisasikan KTP anak.
"Kami berharap sinergitas dan peran lintas sektor ini mampu menurunkan AKI dan AKB, sebab AKI di Kota Malang sedikit mengalami peningkatan," ucapnya.
Berdasarkan data Dinkes Kota Malang, pada 2015 ada lima kasus, meningkat menjadi enam kasus pada 2016. Sedangkan AKB pada 2016 menurun dibanding 2015, dari 116 kasus turun menjadi 114 kasus.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017