Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima anugerah ketenagakerjaan 2017 sebagai pembina Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Perusahaan Besar. 
     
 "Itu yang dijadikan tolok ukur. Bahwa perusahaan besar di wilayah Surabaya, mendapatkan support dari Pemkot selaku pembina program keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) untuk bisa melaksanakan sistem manajemen K3," kata Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana setelah menerima penghargaan yang diberikan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Jatim Expo, Surabaya, Selasa.
       
Untuk kategori pembina LKS Bipartit perusahaan besar ini, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Malang yang meraihnya. Sementara untuk kategori pembina LKS Bipartit Perusahaan Padat Karya, diberikan kepada Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Madiun. Untuk pembina program transmigrasi diterima oleh Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Situbondo.
     
Wisnu mengatakan Pemkot Surabaya mendapatkan penghargaan tersebut dikarenakan Pemkot dinilai bagus dalam upaya mengayomi perusahaan-perusahaan besar sebagai wujud melakukan program K3. 
    
 "Setiap tahun, kita tidak pernah lepas untuk mendaptkan penghargaan ini baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional," ujarnya.
     
 Menurut dia, di Surabaya ada sekitar 600 perusahaan skala menengah dan besar. Dengan sejumlah perusahaan sebanyak itu, tentunya tidak mudah untuk menciptakan suasana kondusif melalui penerapan manajemen K3. Namun, Pemkot Surabaya berhasil melakukannya.  
     
Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemkot Surabaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif diantaranya dari sisi perizinan yang dipermudah. Pemkot juga terbuka dan menjadi partner dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. 
     
Hal itu merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan pengusaha di Surabaya. Terlebih, dari sisi traffic, Surabaya lebih nyaman dibanding kota besar lainnya di Indonesia. 
     
"Sehingga apapun permasalahan terkait tenaga kerja yang terjadi di kota ini, kami bisa bantu menyelesaian dari masalah ketenagakerjaannya. Termasuk masalah BPJS Ketenagakerjaan, kita juga concern bila ada perusahaan yang belum mampu memberikan jaminan kepada buruh/pekerja yang merupakan warga miskin," ujarnya. 
      
 Selain penghargaan untuk kabupaten/kota, di acara itu juga diberikan penghargaan kepada perusahaan di Jawa Timur, di antaranya untuk perusahaan kategori zero accident, perusahaan kategori sistem manajemen keselamatan dan kesehatan dan juga perusahana kategori CSR. (*)

Pewarta: Abdul Hakim

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017