Pemprov Jatim Target Pengangguran Turun 0,9 Persen (Video)

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan jumlah pengangguran pada tahun ini turun 0,9 persen, yakni dari 4,21 persen jumlah penduduk menjadi 4,12 persen.

"Jumlah penduduk di Jatim sekitar 38 juta, kemudian angka penganggurannya mencapai 800 ribu jiwa. Secara perlahan kami mencoba menurunkannya," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di sela meninjau bursa kerja di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, bursa kerja seperti yang dilakukan hari ini merupakan salah satu upaya menurunkan angka pengangguran yang dampaknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kata dia, upaya lainnya adalah dengan memprogramkan pelatihan kerja bekerja sama dengan balai latihan kerja maupun SMK-SMK di Jatim untuk membentuk sumber daya manusia yang terampil serta terlatih.

Pada bursa kerja yang digelar di JX International, dibuka sebanyak 3.000 lowongan kerja, sedangkan untuk pelatihan kerja ditargetkan terdapat 28.000 orang ikut pelatihan kerja. 

Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Sukardo mengatakan jumlah pengangguran di Jatim pada pertengahan dengan awal tahun selalu berbeda, atau biasanya pada pertengahan tahun terjadi peningkatan jumlah pengangguran.

"Ini karena banyak siswa yang lulus sekolah dan belum terserap ke lapangan kerja. Nah, baru pada bulan kedua di awal tahun ada grafik penurunan karena para pencari kerja sudah terserap ke perusahaan," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimilikinya selama 2016, jumlah buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 8.312 orang atau naik 15 persen dibanding 2015 sebanyak 7.600 orang.

Buruh yang di PHK dari Surabaya sebanyak 2.024 pekerja, disusul Gresik dengan 1.672 orang dan Mojokerto mencapai 1.321 orang.

PHK, lanjut dia, yang berakibat pada penambahan jumlah pengangguran di Jatim, terkadang tidak dilaporkan oleh perusahaan yang bersangkutan sehinggapihaknya sedikit kesulitan ketika mendata angka pengangguran di Jatim.

"Padahal, dalam aturannya, perusahaan wajib melapor ke pemerintah ketika mereka melakukan PHK. Kalaupun ada perusahaan yang memecat karyawan, itu tidak mudah, terutama terkait alasannya," katanya. (*)

Video oleh: Fiqih A