Tulungagung (Antara Jatim) - Gaji guru SMA/SMK se-Kabupaten Tulungagung, baik PNS maupun honorer, mengalami keterlambatan pencairan diduga akibat peralihan pengelolaan dari pemkab ke Pemprov Jatim.
"Kami tidak tahu-menahu penyebabnya karena pengelolaan SMA/SMK mulai Januari 2017 sudah beralih ke Disdik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Jawa Timur," kata Sekretaris Disdik Kabupaten Tulungagung Hariyo Dewanto Wicaksono di Tulungagung, Selasa.
Hariyo Dewanto atau biasa disapa Yoyok enggan berkomentar banyak terkait keterlambatan gaji guru SMA/SMK tersebut, dengan alasan bukan lagi kewenangan disdik daerah.
Ia menduga, keterlambatan dikarenakan masih masa peralihan sehingga membutuhkan proses panjang, mulai dari validasi ataupun lainnya.
"Sudah jadi wewenangnya Disdik Jatim, kami sudah tidak mengelola gaji para tenaga pendidik maupun nonkependidikan," katanya.
Yoyok menjelaskan pengelolaan SMA/SMK resmi di bawah tanggung jawab Disdik Provinsi Jawa Timur, terhitung sejak Minggu (1/1), sehingga pihaknya sudah lepas dalam pengurusan, mulai dari penggajian, rekrutment dan lainnya.
"Bahkan untuk gaji, kami telah mengirim surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) ke Disdik Jatim. Dengan begitu, otomatis gaji mereka yang dibayar melalui APBD II akan terhenti," paparnya.
Menurut Yoyok, selama ini Pemkab Tulungagung sudah "nombok" (menalangi) gaji guru SMA/SMK, baik PNS maupun honorer, sejak kewenangan pengelolaan kelembagaan sekolah menengah tingkat atas itu diserahterimakan ke Disdik Pemprov Jatim pada Oktober 2016.
"Sejak resmi dialihkan pada Oktober 2016 itu gaji mereka masih ditanggung pemkab, namun mulai 2017 sepenuhnya sudah beralih ke provinsi," katanya.
Dengan dasar pengajuan SKPP tersebut, lanjut dia, otomatis anggaran gaji guru SMA/SMK yang telah masuk nomenklatur APBD 2017 dibekukan.
Sejumlah guru SMA/SMK mengakui belum menerima gaji bulan Januari 2017, yang biasanya mereka terima setiap tanggal 1 awal bulan.
"Semoga keterlambatannya tidak lama dan semua kembali lancar," kata salah seorang guru SMK di Tulungagung. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kami tidak tahu-menahu penyebabnya karena pengelolaan SMA/SMK mulai Januari 2017 sudah beralih ke Disdik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Jawa Timur," kata Sekretaris Disdik Kabupaten Tulungagung Hariyo Dewanto Wicaksono di Tulungagung, Selasa.
Hariyo Dewanto atau biasa disapa Yoyok enggan berkomentar banyak terkait keterlambatan gaji guru SMA/SMK tersebut, dengan alasan bukan lagi kewenangan disdik daerah.
Ia menduga, keterlambatan dikarenakan masih masa peralihan sehingga membutuhkan proses panjang, mulai dari validasi ataupun lainnya.
"Sudah jadi wewenangnya Disdik Jatim, kami sudah tidak mengelola gaji para tenaga pendidik maupun nonkependidikan," katanya.
Yoyok menjelaskan pengelolaan SMA/SMK resmi di bawah tanggung jawab Disdik Provinsi Jawa Timur, terhitung sejak Minggu (1/1), sehingga pihaknya sudah lepas dalam pengurusan, mulai dari penggajian, rekrutment dan lainnya.
"Bahkan untuk gaji, kami telah mengirim surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) ke Disdik Jatim. Dengan begitu, otomatis gaji mereka yang dibayar melalui APBD II akan terhenti," paparnya.
Menurut Yoyok, selama ini Pemkab Tulungagung sudah "nombok" (menalangi) gaji guru SMA/SMK, baik PNS maupun honorer, sejak kewenangan pengelolaan kelembagaan sekolah menengah tingkat atas itu diserahterimakan ke Disdik Pemprov Jatim pada Oktober 2016.
"Sejak resmi dialihkan pada Oktober 2016 itu gaji mereka masih ditanggung pemkab, namun mulai 2017 sepenuhnya sudah beralih ke provinsi," katanya.
Dengan dasar pengajuan SKPP tersebut, lanjut dia, otomatis anggaran gaji guru SMA/SMK yang telah masuk nomenklatur APBD 2017 dibekukan.
Sejumlah guru SMA/SMK mengakui belum menerima gaji bulan Januari 2017, yang biasanya mereka terima setiap tanggal 1 awal bulan.
"Semoga keterlambatannya tidak lama dan semua kembali lancar," kata salah seorang guru SMK di Tulungagung. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017