Jakarta, (Antara) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah akan fokus mengembangkan Madura.
Saat Rapat Koordinasi Pembahasan BPWS, di Jakarta, Selasa, Menurut dia, fokus tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS.
Ia mengatakan, salah satu tugas pokok BPWS menurut Perpres tersebut adalah membangun dan mengelola Wilayah Kaki Jembatan Suramadu.
"Targetnya, membangun dan mengelola Wilayah Kaki Jembatan Suramadu, yang meliputi kurang lebih 600 hektare (ha) sisi Surabaya dan kurang lebih 600 ha sisi Madura," jelas Basuki.
Selain itu, tambahnya, sebagai tindak lanjut dari Rapat Terbatas di kantor Presiden, Rakor kali ini memutuskan Wilayah Kaki Jembatan Suramadu untuk sisi Surabaya seluas sekitar 600 ha dikeluarkan dari lingkup area tugas BPWS.
"Sisi positif dari dikeluarkannya sisi Surabaya seluas sekitar 600 ha tersebut adalah kita bisa lebih fokus dalam membangun dan mengembangkan Madura," terang Basuki.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN mengusulkan bahwa ke depan BPWS juga perlu memperhatikan sisi nonekonomi. Pendekatan sosiologis atau antropologis dinilai akan lebih membantu dalam pengembangan Madura ini.
"BPWS perlu menjadi katalisator dalam mengubah orientasi atau 'mindset' pemimpin dan masyarakat setempat untuk memajukan Madura. BPWS perlu lebih dekat dan berdiskusi dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama setempat dll," tutur Sofyan.
Sementara mengenai Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu dan hal-hal teknis lainnya seperti pembuatan Peraturan Pemerintah untuk mengatur penggunaan tarif yang dipungut dari jalan tol, struktur dewan pengarah BPWS dan pelantikan ketua BPWS terpilih, akan didiskusikan dalam tim yang lebih kecil.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Saat Rapat Koordinasi Pembahasan BPWS, di Jakarta, Selasa, Menurut dia, fokus tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS.
Ia mengatakan, salah satu tugas pokok BPWS menurut Perpres tersebut adalah membangun dan mengelola Wilayah Kaki Jembatan Suramadu.
"Targetnya, membangun dan mengelola Wilayah Kaki Jembatan Suramadu, yang meliputi kurang lebih 600 hektare (ha) sisi Surabaya dan kurang lebih 600 ha sisi Madura," jelas Basuki.
Selain itu, tambahnya, sebagai tindak lanjut dari Rapat Terbatas di kantor Presiden, Rakor kali ini memutuskan Wilayah Kaki Jembatan Suramadu untuk sisi Surabaya seluas sekitar 600 ha dikeluarkan dari lingkup area tugas BPWS.
"Sisi positif dari dikeluarkannya sisi Surabaya seluas sekitar 600 ha tersebut adalah kita bisa lebih fokus dalam membangun dan mengembangkan Madura," terang Basuki.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN mengusulkan bahwa ke depan BPWS juga perlu memperhatikan sisi nonekonomi. Pendekatan sosiologis atau antropologis dinilai akan lebih membantu dalam pengembangan Madura ini.
"BPWS perlu menjadi katalisator dalam mengubah orientasi atau 'mindset' pemimpin dan masyarakat setempat untuk memajukan Madura. BPWS perlu lebih dekat dan berdiskusi dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama setempat dll," tutur Sofyan.
Sementara mengenai Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu dan hal-hal teknis lainnya seperti pembuatan Peraturan Pemerintah untuk mengatur penggunaan tarif yang dipungut dari jalan tol, struktur dewan pengarah BPWS dan pelantikan ketua BPWS terpilih, akan didiskusikan dalam tim yang lebih kecil.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017