Surabaya, (Antara Jatim) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jatim mendorong beberapa daerah
untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna
meningkatkan literasi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
Kepala OJK Regional IV Jawa Timur Sukamto di Surabaya, Rabu, mengatakan dengan adanya TPAKD nantinya diharapkan dapat membantu penguatan ekonomi daerah, sehingga pertumbuhannya lebih merata.
"Pembentukan TPAKD di masing-masing daerah kami target selesai pada 2017, agar tidak terjadi disparitas harga yang melebar, ditambah ongkos sosial antara perkotaan dan perdesaan yang semakin tinggi," katanya.
Ia mengatakan, sampai saat ini belum seluruh kabupaten dan kota di Jatim memiliki TPAKD, dan diawali pembentukan di tingkat provinsi pada September 2016.
"Keberadaan TPAKD setidaknya dapat mendorong ketersediaan akses keuangan pada masyarakat, serta sebagai dukungan untuk pengembangan ekonomi Jatim khususnya pada pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian," katanya.
Sukamto mengatakan beberapa TPAKD yang sudah terbentuk selama tahun 2016 adalah di wilayah Malang, Kediri dan Jember, sesuai dengan arahan yang tercantum dalam program Kementrian Dalam Negeri.
"Nantinya dengan adanya tambahan TPAKD di beberapa daerah lagi dapat menjalankan perannya dengan menutup kesenjangan akses keuangan di masyarakat," katanya.
Sebelumnya, TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemegang kebijakan terkait untuk peningkatan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Pembentukan TPAKD diharapkan dapat mengurangi kesenjangan atau keterbatasan akses keuangan masyarakat, dan nantinya dapat meningkatkan fungsi dan peran lembaga jasa keuangan bagi masyarakat.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Kepala OJK Regional IV Jawa Timur Sukamto di Surabaya, Rabu, mengatakan dengan adanya TPAKD nantinya diharapkan dapat membantu penguatan ekonomi daerah, sehingga pertumbuhannya lebih merata.
"Pembentukan TPAKD di masing-masing daerah kami target selesai pada 2017, agar tidak terjadi disparitas harga yang melebar, ditambah ongkos sosial antara perkotaan dan perdesaan yang semakin tinggi," katanya.
Ia mengatakan, sampai saat ini belum seluruh kabupaten dan kota di Jatim memiliki TPAKD, dan diawali pembentukan di tingkat provinsi pada September 2016.
"Keberadaan TPAKD setidaknya dapat mendorong ketersediaan akses keuangan pada masyarakat, serta sebagai dukungan untuk pengembangan ekonomi Jatim khususnya pada pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian," katanya.
Sukamto mengatakan beberapa TPAKD yang sudah terbentuk selama tahun 2016 adalah di wilayah Malang, Kediri dan Jember, sesuai dengan arahan yang tercantum dalam program Kementrian Dalam Negeri.
"Nantinya dengan adanya tambahan TPAKD di beberapa daerah lagi dapat menjalankan perannya dengan menutup kesenjangan akses keuangan di masyarakat," katanya.
Sebelumnya, TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemegang kebijakan terkait untuk peningkatan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Pembentukan TPAKD diharapkan dapat mengurangi kesenjangan atau keterbatasan akses keuangan masyarakat, dan nantinya dapat meningkatkan fungsi dan peran lembaga jasa keuangan bagi masyarakat.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016