"Kalau NU kembali ke Khittah 1926, maka Indonesia harus kembali ke Khittah 1945," ucap Rais Aam Syuriah PBNU KH Ma'ruf Amin.
Ungkapan itu disampaikannya saat "Halaqah dan Silaturrahim Syuriah PBNU dengan Ulama Pesantren dan Syuriah NU se-Jatim" yang dihadiri 100-an jajaran syuriah NU dan ulama pesantren se-Jatim di Surabaya (7/12).
Khittah berarti garis perjuangan saat pertama kali didirikan, karena itu ucapan Ketua Umum MUI Pusat itu berarti bangsa dan negara Indonesia harus kembali pada UUD 1945.
"Saya sependapat," ujar orang nomer satu di Syuriah PBNU itu menanggapi permintaan jajaran syuriah NU se-Jatim kepada PBNU untuk tampil dalam mendorong perbaikan bangsa dan negara melalui "Kembali Pada UUD 1945".
Cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyatakan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi perbaikan yang selama ini selalu setia dalam menjaga negeri ini.
"Sudah lama NU menjaga negara ini dengan berbagai cara, mulai dari Pangeran Diponegoro yang bertempur selama lima tahunan (1825-1830) hingga Resolusi Jihad (22-10-1945) yang menguatkan kemerdekaan," tutur ulama yang terlibat dalam aksi massa 1410, 411 dan 212 itu.
Baginya, perannya dalam aksi massa 1410 (14-10-2016), 411 (4-11-2016) dan 212 (2-12-2016) juga dalam rangka menjaga negara yang dicintainya dari konflik yang meruncing terkait kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok itu.
"Ikhtiar saya berhasil dengan kedatangan Presiden Jokowi dalam aksi 212, meski hanya sebentar. Saya katakan kedatangan Presiden merupakan perhatian kepada umat NU dan Muhammadiyah juga, karena peserta aksi itu juga mengadakan zikir, shalawat, yasinan, dan sebagainya," kilahnya.
Akhirnya, Presiden Jokowi juga mau berdialog dengan dirinya. "Presiden Jokowi berjanji akan mengembangkan 'New Economy Policy' atau ekonomi baru yang memberdayakan pribumi, bahkan Presiden akan menyiapkan 9 juta hektare untuk koperasi, pesantren, usaha kecil, dan sebagainya," paparnya.
Alumni Universitas Ibnu Chaldun Jakarta itu mengaku pandangan Presiden itu akan mendorong kembalinya Indonesia pada Khittah 1945. "Jadi, setelah NU kembali ke Khittah 1926, maka Indonesia menyusul dengan kembali ke Khittah 1945. Para ulama NU mendorong itu (Khittah 1945)," tukasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Ungkapan itu disampaikannya saat "Halaqah dan Silaturrahim Syuriah PBNU dengan Ulama Pesantren dan Syuriah NU se-Jatim" yang dihadiri 100-an jajaran syuriah NU dan ulama pesantren se-Jatim di Surabaya (7/12).
Khittah berarti garis perjuangan saat pertama kali didirikan, karena itu ucapan Ketua Umum MUI Pusat itu berarti bangsa dan negara Indonesia harus kembali pada UUD 1945.
"Saya sependapat," ujar orang nomer satu di Syuriah PBNU itu menanggapi permintaan jajaran syuriah NU se-Jatim kepada PBNU untuk tampil dalam mendorong perbaikan bangsa dan negara melalui "Kembali Pada UUD 1945".
Cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyatakan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi perbaikan yang selama ini selalu setia dalam menjaga negeri ini.
"Sudah lama NU menjaga negara ini dengan berbagai cara, mulai dari Pangeran Diponegoro yang bertempur selama lima tahunan (1825-1830) hingga Resolusi Jihad (22-10-1945) yang menguatkan kemerdekaan," tutur ulama yang terlibat dalam aksi massa 1410, 411 dan 212 itu.
Baginya, perannya dalam aksi massa 1410 (14-10-2016), 411 (4-11-2016) dan 212 (2-12-2016) juga dalam rangka menjaga negara yang dicintainya dari konflik yang meruncing terkait kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok itu.
"Ikhtiar saya berhasil dengan kedatangan Presiden Jokowi dalam aksi 212, meski hanya sebentar. Saya katakan kedatangan Presiden merupakan perhatian kepada umat NU dan Muhammadiyah juga, karena peserta aksi itu juga mengadakan zikir, shalawat, yasinan, dan sebagainya," kilahnya.
Akhirnya, Presiden Jokowi juga mau berdialog dengan dirinya. "Presiden Jokowi berjanji akan mengembangkan 'New Economy Policy' atau ekonomi baru yang memberdayakan pribumi, bahkan Presiden akan menyiapkan 9 juta hektare untuk koperasi, pesantren, usaha kecil, dan sebagainya," paparnya.
Alumni Universitas Ibnu Chaldun Jakarta itu mengaku pandangan Presiden itu akan mendorong kembalinya Indonesia pada Khittah 1945. "Jadi, setelah NU kembali ke Khittah 1926, maka Indonesia menyusul dengan kembali ke Khittah 1945. Para ulama NU mendorong itu (Khittah 1945)," tukasnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016