Surabaya (Antara Jatim) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan belum ada solusi terkait bantuan keuangan untuk siswa SMA/SMK setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur pada Senin (5/12).
"Kita belum tahu solusinya," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, hasil pertemuan, Gubernur Jatim Soekarwo meminta Pemkot Surabaya mencari cara untuk itu bisa diperbantukan. "Saya juga berat, kalau ada apa-apa yang kena saya," katanya.
Selain itu, lanjut dia, gubernur juga minta pemkot konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Cuma masalahnya kalau ada pemeriksaan itu tanggung jawab siapa. Saya tidak mau ada kejadian seperti Wali Kota Bandung (Cimahi)," katanya.
Selama pengelolaan SMA/SMK dipegang Pemkot Surabaya, lanjut dia, pihaknya bisa mengontrol bantuan keuangan, namun sejak pengelolaan SMA/SMK dipegang Pemprov Jatim, pemkot tidak bisa mengontrol.
"Kalai sekarang kami tidak bisa kontrol, meskipun dana hibah jasmas yang dilakukan DPRD, kita kontrol. Jadi ada alat kontrol," katanya.
Sementara itu, Sekertaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, saat ini Pemkot Surabaya bersama pemerintah Provinsi Jatim sedang mencarikan formula yang tepat. Yakni tetap menyalurkan dana pendidikan ke siswa atau sekolah sesuai mekanisme yang telah disetujui.
"Yang perlu digarisbawahi adalah bantuan keuangan itu menjamin tetap dilaksanakannya sekolah gratis. Bukan Bopda lagi, tapi bantuan keuangan untuk Dikmen (Pendidikan Menengah). Untuk SD/SMP tetap Bopda bantuannya," kata Hendro.
Bantuan keuangan pendidikan itu, lanjut Hendro, diinginkan diberikan secara langsung ke siswa atau sekolah. Seperti bantuan belanja untuk pendidikan beasiswa di Dinas Sosial Kota Surabaya.
"Kami masih mendiskusikannya, nanti bentuknya belanja bukan Bopda. Ini bantuan keuangan, berbeda," katanya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016