Surabaya, (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat berencana mengambil alih distribusi pangan di wilayah itu, untuk menekan laju inflasi yang tak terkendali akibat tidak meratanya harga bahan pokok di sejumlah kabupaten/kota.
Gubernur Jatim Soekarwo pada saat rapat koordinasi wilayah TPID se-Jatim di Gedung Bank Indonesia, Surabaya, Rabu mengatakan pengambilalihan itu dimulai dari produsen hingga ke distributor ke-4 atau ritel.
"Nantinya akan ada delapan bahan pokok yang diawasi dalam penyebaran tersebut, antara lain beras, gula, bawang merah, bawang putih hingga minyak goreng," kata Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde ini.
Pakde mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan stok yang mumpuni, dan Jatim telah memiliki stok ekstra untuk beberapa komoditi, sehingga hanya proses distribusinya yang akan dibenahi, salah satunya dengan memberi subsidi untuk ongkos angkut.
Pakde menjelaskan, pengambilalihan itu juga untuk mempermudah sistem angkut dari produsen hingga ke sektor ritel, tujuannya agar harga komoditi di semua kota di Jatim akan merata.
"Kami juga akan mendistribusikan ke setiap Bulog Divisi Regional di setiap kabupaten atau kota. Setelah di sana, setiap Divre wajib menyalurkan komoditi hingga ke kecamatan. Jadi, harga komoditi antara kota yang surplus dan minus di Jatim bisa setara," katanya.
Sementara itu, Tim Pengarah TPID Jatim Benny Siswanto mengatakan pengambilalihan itu sangat penting, sebab selama ini rantai distribusi dari produsen ke penjual atau ritel sangat berbelit dan panjang, sehingga membuat harga jadi melambung.
"Konektivitas distribusi yang baik akan membuat harga stabil. Sebab, hal itu mampu memotong rantai distribusi yang selama ini masih terlalu memakan biaya tinggi," katanya.
Benny mengaku, pada tahap awal pemerintah memang akan memberi subsidi atau rangsangan bagi kelancaran distribusi, namun dan ke depan apabila sudah sempurna subsidi bakal dilepas, dan beralih menggunakan pinjaman perbankan kepada setiap distributor.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Gubernur Jatim Soekarwo pada saat rapat koordinasi wilayah TPID se-Jatim di Gedung Bank Indonesia, Surabaya, Rabu mengatakan pengambilalihan itu dimulai dari produsen hingga ke distributor ke-4 atau ritel.
"Nantinya akan ada delapan bahan pokok yang diawasi dalam penyebaran tersebut, antara lain beras, gula, bawang merah, bawang putih hingga minyak goreng," kata Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde ini.
Pakde mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan stok yang mumpuni, dan Jatim telah memiliki stok ekstra untuk beberapa komoditi, sehingga hanya proses distribusinya yang akan dibenahi, salah satunya dengan memberi subsidi untuk ongkos angkut.
Pakde menjelaskan, pengambilalihan itu juga untuk mempermudah sistem angkut dari produsen hingga ke sektor ritel, tujuannya agar harga komoditi di semua kota di Jatim akan merata.
"Kami juga akan mendistribusikan ke setiap Bulog Divisi Regional di setiap kabupaten atau kota. Setelah di sana, setiap Divre wajib menyalurkan komoditi hingga ke kecamatan. Jadi, harga komoditi antara kota yang surplus dan minus di Jatim bisa setara," katanya.
Sementara itu, Tim Pengarah TPID Jatim Benny Siswanto mengatakan pengambilalihan itu sangat penting, sebab selama ini rantai distribusi dari produsen ke penjual atau ritel sangat berbelit dan panjang, sehingga membuat harga jadi melambung.
"Konektivitas distribusi yang baik akan membuat harga stabil. Sebab, hal itu mampu memotong rantai distribusi yang selama ini masih terlalu memakan biaya tinggi," katanya.
Benny mengaku, pada tahap awal pemerintah memang akan memberi subsidi atau rangsangan bagi kelancaran distribusi, namun dan ke depan apabila sudah sempurna subsidi bakal dilepas, dan beralih menggunakan pinjaman perbankan kepada setiap distributor.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016