Situbondo (Antara Jatim) - Warga pesisir Desa Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Selasa, memrotes proyek pembangunan pagar di sekitar Syahbandar setempat karena dinilai mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya pengusaha ikan dan pemilik toko klontong.
"Warga memrotes proyek pembangunan pagar di Syahbandar Wilayah Kecamatan Jangkar ini lantaran mereka tidak bisa berjualan lagi karena didepan tokonya tertutup bangunan pagar. Jika tertutup pagar bagaimana pemilik toko mau berjualan sedangkan mereka menggantungkan hidupnya hanya pada hasil dari toko," ujar salah seorang warga Muhammad Dhofir.
Ia mengemukakan bahwa proyek pembangunan pagar di sekitar lokasi penyeberangan perahu tradisional dari Jangkar Situbondo ke Pulau Sapudi dan Raas, Madura itu tidak hanya menggangu aktivitas pemilik toko tetapi juga menggangu aktivitas bagi beberapa pengusaha ikan.
Selain itu, lanjut dia, dengan dibangunnya pagar di sekitar Syahbandar mengganggu aktivitas sejumlah penghuni rumah karena tertutup dengan bangunan pagar tersebut.
"Memang dikasih jalan atau pintu, tetapi bagaimana yang memiliki toko dan pengusaha ikan yang setiap harinya seringkali keluar masuk kendaraan truk yang akan memuat ikan? dan kami hanya diberi jalan selebar 2 meter otomatis truk tidak bisa masuk," paparnya.
Sementara anggota Komisi VI DPR RI, M. Nasim Khan yang juga mendatangi warga karena mendapatkan pengaduan hal tersebut mengatakan, kedatangannya menemui warga setempat untuk memediasi antara warga dan pihak Syahbandar.
"Kalau memang tanah ini hak Syahbandar Jangkar memang secara undang-undang hukum segala hal hak milik negara memang harus diakui dan diikuti. Akan tetapi peraturan semua pemerintah tidak mengganggu kestabilitasan keamanan di masyarakat serta tidak menggangu fasilitas dan kehidupan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara Bagian Hubungan Masyarakat Syahbandar Jangkar, Herlan Aprilyanto mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan pagar itu sudah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat setempat.
"Kami sudah sosialisasikan dan mengumpulkan warga yang tinggal di sekitar Syahbandar dan Camat serta kepala desa dan dalam kesepakatan itu warga juga menyetujui pembangunan pagar dengan menandatangani surat yang sudah disepakati," katanya, menjelaskan.
Menurutnya, pembangunan pagar di sekitar Syahbandar fungsinya yang utama untuk keamanan dan kenyamanan di pelabuhan. Dan pihak syahbandar juga memberikan jalan kendati dilakukan pemagaran. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Warga memrotes proyek pembangunan pagar di Syahbandar Wilayah Kecamatan Jangkar ini lantaran mereka tidak bisa berjualan lagi karena didepan tokonya tertutup bangunan pagar. Jika tertutup pagar bagaimana pemilik toko mau berjualan sedangkan mereka menggantungkan hidupnya hanya pada hasil dari toko," ujar salah seorang warga Muhammad Dhofir.
Ia mengemukakan bahwa proyek pembangunan pagar di sekitar lokasi penyeberangan perahu tradisional dari Jangkar Situbondo ke Pulau Sapudi dan Raas, Madura itu tidak hanya menggangu aktivitas pemilik toko tetapi juga menggangu aktivitas bagi beberapa pengusaha ikan.
Selain itu, lanjut dia, dengan dibangunnya pagar di sekitar Syahbandar mengganggu aktivitas sejumlah penghuni rumah karena tertutup dengan bangunan pagar tersebut.
"Memang dikasih jalan atau pintu, tetapi bagaimana yang memiliki toko dan pengusaha ikan yang setiap harinya seringkali keluar masuk kendaraan truk yang akan memuat ikan? dan kami hanya diberi jalan selebar 2 meter otomatis truk tidak bisa masuk," paparnya.
Sementara anggota Komisi VI DPR RI, M. Nasim Khan yang juga mendatangi warga karena mendapatkan pengaduan hal tersebut mengatakan, kedatangannya menemui warga setempat untuk memediasi antara warga dan pihak Syahbandar.
"Kalau memang tanah ini hak Syahbandar Jangkar memang secara undang-undang hukum segala hal hak milik negara memang harus diakui dan diikuti. Akan tetapi peraturan semua pemerintah tidak mengganggu kestabilitasan keamanan di masyarakat serta tidak menggangu fasilitas dan kehidupan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara Bagian Hubungan Masyarakat Syahbandar Jangkar, Herlan Aprilyanto mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan pagar itu sudah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat setempat.
"Kami sudah sosialisasikan dan mengumpulkan warga yang tinggal di sekitar Syahbandar dan Camat serta kepala desa dan dalam kesepakatan itu warga juga menyetujui pembangunan pagar dengan menandatangani surat yang sudah disepakati," katanya, menjelaskan.
Menurutnya, pembangunan pagar di sekitar Syahbandar fungsinya yang utama untuk keamanan dan kenyamanan di pelabuhan. Dan pihak syahbandar juga memberikan jalan kendati dilakukan pemagaran. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016