Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan  kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi setempat untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

"Ini juga sebagai bentuk pemberdayaan dan kesejahteraan terhadap masyarakat sehingga wajib diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Menurut dia, kepala SKPD serta kepala unit pelaksana teknis memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena sebagai pemimpin.

Hal ini tidak lepas dari perjanjian antara masyarakat dan pemerintah tentang  bagaimana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

"Bahkan dalam regulasi juga telah diatur tentang restrukturisasi organisasi  yang harus mempunyai komitmen untuk percepatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Tidak itu saja, sebagai wujud kesejahteraan terhadap masyarakat maka pembenahan pelayanan publik wajib dilakukan.

Kendati Jatim meraih nilai "A"dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sekaligus menjadikan Jatim sebagai inspirator serta percontohan provinsi lain, namun inovasi harus dilakukan.

"Ini karena masih ada celah yang bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadikan masyarakat Jatim bertambah sejahtera," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menambahkan, meskipun pembangunan di wilayahnya dinilai sudah bagus, namun tetap ada tantangan yang harus dicarikan solusi.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, memisalkan adanya informasi yang menyebutkan bahwa jutaan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi pengangguran sehingga perlu penanganan cepat dan penelitian untuk menemukan data akuratnya.

"Ini harus diambil tindakan cepat dan tepat untuk mengatasinya. Jangan sampai Jatim yang sudah terbukti diakui dalam hal pelayanan publiknya malah menurun," katanya. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016