Surakarta (Antara) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan baru 44 persen bidang tanah (lahan) di seluruh Indonesia yang bersertifikat.
"Masih kurang hampir separuhnya, 56 persen di seluruh Indonesia," kata Presiden saat penyerahan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016 di Surakarta, Minggu.
Presiden mengakui bahwa proyek operasi Nasional atau prona pengurusan sertifikat tanah sudah berjalan 35 tahun, tapi hingga saat ini belum selesai juga.
"Saya minta acara seperti ini tidak hanya berhenti di acara berkumpul, seremonial, menyerahkan simbolis. Saya ingin memastikan bapak ibu semuanya sudah punya sertifikat," kata Jokowi di depan 3.242 para penerima sertifikat yang hadir.
Presiden menargetkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menyelesaikan sekitar 60 juta sertifikat hingga pada 2025 mendatang.
"Saya sudah perintahkan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN). Saya kalau bekerja harus dengan target, tahun depan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan nya 7 juta, 2019 9 juta. Kalau nggak diberi target nanti yang dibagi hanya sedikit," tegasnya.
Terkait dengan kekurangan juru ukur sekitar 10.000 orang, Jokowi meminta untuk menggunakan tenaga di luar pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberi sertifikasi.
"Kalau tambah PNS kelamaan. Tidak usah dari PNS tapi diberi sertifikat juru ukur. Diuji, langsung bantu BPN ukur tanah," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Masih kurang hampir separuhnya, 56 persen di seluruh Indonesia," kata Presiden saat penyerahan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016 di Surakarta, Minggu.
Presiden mengakui bahwa proyek operasi Nasional atau prona pengurusan sertifikat tanah sudah berjalan 35 tahun, tapi hingga saat ini belum selesai juga.
"Saya minta acara seperti ini tidak hanya berhenti di acara berkumpul, seremonial, menyerahkan simbolis. Saya ingin memastikan bapak ibu semuanya sudah punya sertifikat," kata Jokowi di depan 3.242 para penerima sertifikat yang hadir.
Presiden menargetkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menyelesaikan sekitar 60 juta sertifikat hingga pada 2025 mendatang.
"Saya sudah perintahkan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN). Saya kalau bekerja harus dengan target, tahun depan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan nya 7 juta, 2019 9 juta. Kalau nggak diberi target nanti yang dibagi hanya sedikit," tegasnya.
Terkait dengan kekurangan juru ukur sekitar 10.000 orang, Jokowi meminta untuk menggunakan tenaga di luar pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberi sertifikasi.
"Kalau tambah PNS kelamaan. Tidak usah dari PNS tapi diberi sertifikat juru ukur. Diuji, langsung bantu BPN ukur tanah," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016