Ratusan Petani Jember Tuntut Redistribusi Tanah Sengketa

Jember (Antara Jatim) - Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Independen (Sekti) di Kabupaten Jember, Jawa Timur berdemonstrasi menuntut redistribusi tanah sengketa di beberapa wilayah setempat.

Unjuk rasa ratusan aktivis Sekti dari berbagai daerah di Jember tersebut digelar di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Selasa. Bahkan para petani itu membuat panggung kecil untuk melakukan orasi politik menyuarakan kasus sengketa tanah di kabupaten setempat.

"Kami menuntut reformasi agraria yang tersebar di delapan titik di Jember karena hingga kini masih menjadi sengketa dengan instansi perkebunan, baik PTPN dan PDP Kahyangan Jember," kata koordinator aksi Muhammad Jumain di sela-sela orasinya di halaman Kantor Pemkab Jember.

Menurutnya, tanah yang masih bersengketa yakni di Desa Curahnongko (Curahnongko-Andongrejo), Curahtakir (Curahtakir- Sanenrejo), Mandigu (Sidodadi - Pondokrejo) yang berada di Kecamatan Tempurejo.

"Titik yang lain yaitu Tanah Ketajek yang meliputi Desa Pakis, Suci dan Badean di Kecamatan Panti; kemudian Desa Nogosari di Kecamatan Rambipuji; Desa Mangaran, Kecamatan Ajung; Desa Muyorejo, Kecamatan Silo; dan Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu," tuturnya.

Ia menjelaskan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak dijalankan dengan baik di Kabupaten Jember, bahkan banyak terjadi penyimpangan di lapangan.

"Misalnya perampasan tanah petani dengan stigmasi PKI yang terjadi tahun 1965, bahkan terjadinya perubahan politik yang melegalisasi perampasan tanah petani oleh instansi kehutanan, perkebunan, bahkan instansi perkebunan daerah," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, petani juga mengharapkan pembentukan Tim Independen untuk merealisasi redistribusi tanah petani oleh Pemkab Jember karena Sekti Jember memiliki kontrak politik dengan Bupati Jember Faida. 

"Dulu saat Pilkada, beliau menjanjikan penyelesaian sejumlah kasus sengketa tanah ini, sehingga sekarang kami menagih janji kampanye itu. Laksanakan UUPA No 5 tahun 1960 secara murni. Kembalikan tanah milik petani," ujarnya. 

Beberapa poster yang dibawa aktivis petani dalam rangka memperingati Hari Tani itu di antaranya "Tanah Rakyat Kembalikan ke Rakyat", "Hapuskan Kekerasan terhadap Petani" dan "Pemerintah Harus Berpihak kepada Rakyat".(*)