Menteri ATR/BPN Targetkan Semua Tanah Bersertifikat 2025

Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menargetkan semua bidang tanah di Indonesia akan memiliki sertifikat pada 2025.

     

"Pemerintah punya komitmen pada tahun 2025,  seluruh tanah di Indonesia tercatat atau tersertifikasi.  Setiap persil nantinya akan punya nomor induk, nama pemilik dan persoalan tanah," kata Sofyan Jalil pada acara Program "Sertfikatkan Surabaya" di Surabaya, Senin.   

     

Menurut dia, dari 100-120 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, ternyata yang sudah disertfikatkan baru 45 juta bidang. "Jadi masih banyak yang harus disertifikatkan," katanya.

     

Untuk mencapai target tersebut, lanjut dia, pihaknya meminta dukungan dari pemerintah daerah dan juga perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan swasta dengan kata lain bantuan "corporate social responsibility" (CSR).  

     

Hal ini dikarenakan anggaran untuk operasi nasinonal agraria (Prona) milik BPN atau kegiatan legalisasi aset, dinilai sangat terbatas dan hanya bisa menyasar pada satu juta bidang saja selama setahun. 

     

"Sudah 71 tahun merdeka, tapi baru 45 juta yang tersertifikat baik melalui prona maupun upaya masyarakat," katanya.

     

Adapun yang menjadi pilot project dalam program Sertifikatkan oleh Kementerian ATR/BPN meliputi Jakarta, Surabaya dan Batam. Program tersebut bisa mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah sehingga warga pun tidak akan mengalami kesulitan dalam mengurus tanah mereka, dan segera memiliki sertifikat.

     

Pada kesempatan itu, Menteri ATR/BPN memberikan apresiasi kepada Surabaya yang mampu menggandeng perusahaan swasta untuk mendanai CSR sertifikat tanah bagi rakyat kecil. 

     

Ia menyebut dari laporan kepala Kantor BPN I Surabaya Bambang Priono,  Surabaya sudah bisa memberikan 6.500 bidang tanah yang sudah sertifikat kepada warga Surabaya.  

     

"Kebutuhan di Surabaya selatan  tinggal 80.297 bidang yang belum terdaftar. Nantinya dari prona dan APBD akan dialokasikan," katanya.

     

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini  yang juga hadir dalam acara itu, menyambut antusias hal itu. "Karena selama ini Pemkot Surabaya juga sudah berusaha memfasilitasi warga yang ingin memiliki sertifikat.

     

 "Terima kasih sudah menjadikan Surabaya sebagai pilot projectnya program ini. Tapi terus terang awalnya saya takut tidak bisa dukung program ini, karena tidak bisa menggunakan APBD," kata Risma. (*)