Wabup Sidoarjo Minta Sinkronisasi Data Kemiskinan

Sidoarjo (Antara Jatim) - Wakil Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Nur Ahmad Syaifuddin meminta kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat untuk melakukan sinkronisasi data kemiskinan di kabupaten setempat menyusul masih dijumpainya program kesejahteraan sosial yang tidak tepat sasaran.

"Untuk itu diperlukan sinkronisasi data kemiskinan di antara SKPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo karena upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja," katanya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek)  Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di aula Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Kamis.

Ia mengemukakan, tidak tepatnya sasaran penerima program kesejahteraan sosial disebabkan beberapa hal seperti tidak sinkronya data kemiskinan dari berbagai instansi yang menangani permasalahan kemiskinan. 

"Data kemiskinan itu berserakan dimana-mana, di dinas ini juga ada, di dinas itu juga ada," katanya.

Untuk itu, dirinya  berharap data kemiskinan dari berbagai instansi dapat menyatu. Sehingga nantinya penyelesaian masalah sosial dapat tepat sasaran mulai dari lokasinya tepat, orangnya tepat dengan program yang tepat pula.

"Masalah kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Masalah kemiskinan adalah kerja bersama. Untuk itu dibutuhkan sinergi program antar instansi maupun pihak swasta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," katanya.

Menurutnya, masalah kemiskinan merupakan kerja bersama karena unsur penyebab kemiskinan itu tidak juga satu tetapi sangat luas.

"Saya berharap sinergi antar instansi pemerintah maupun swasta perlu dilakukan. Seperti pada program SLRT oleh Kementerian Sosial R.I. Program tersebut dikerjakan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat miskin," katanya.

Dengan demikian, kata dia, akses pelayanan dasar yang baik terhadap kelompok masyarakat miskin dapat terus meningkat seperti akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi maupun pangan dan gizi.

"Dengan demikian akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin," katanya.

Dalam Bimtek selama dua hari tersebut diikuti oleh 75 peserta. Mereka terdiri dari fasilitator yang akan bertugas di desa dan kelurahan, suvervisor, manajer dan pelaksana Puskesos.(*)