Gubernur Jatim Targetkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 6,1 Persen

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mencapai angka sebesar 5,7 persen hingga 6,1 persen sampai akhir 2016.

"Secara umum kondisi makro perekonomian Jatim sangat bagus sehingga kami optimistis target tercapai di akhir tahun ini," ujarnya di sela Rapat Koordinasi tentang Pembangunan Jatim dengan Dewan Riset Daerah di Kantor Bappeda Jatim di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, target itu realisitis mengingat adanya kebijakan amnesti pajak, kemudian apresiasi nilai tukar rupiah dan kebijakan pelonggaran sektor moneter serta penurunan suka bunga satu digit.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga menerangkan sampai semester awal 2016, perekonomian Jatim mencapai 5,5 persen di atas nasional sebesar 5,04 persen.

Selain itu, lanjut dia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim dalam jangka waktu sama juga menunjukkan tren positif, yakni mencapai Rp903,01 triliun atau mampu menyumbang 14,98 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar Rp6.028,60 triliun.

Sementara itu, di bidang investasi sampai dengan semester satu, didominasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), baik fasilitas maupun non-fasilitas yang nilainya mencapai Rp58,98 triliun.

Sedangkan, untuk investasi Penanaman Modal Asing (PMA) realisasi sampai dengan semester satu tercatat hingga Rp12,64 triliun.

"Secara khusus, investasi PMA dari izin prinsip tahun 2010-2015 belum terealisasi sebesar Rp273 triliun. Hal ini sangat penting untuk diketahui apa penyebabnya," kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menjelaskan, kinerja perdagangan Jatim hingga semester satu 2016 sebagian besar disumbang perdagangan dalam negeri yang nilainya mencapai Rp469 triliun.

Di sisi lain, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Jatim Hotman Siahaan mengatakan kondisi krisis yang melanda dunia dan Indonesia menyebabkan kepanikan banyak pihak, termasuk pengusaha-pengusaha yang terkena imbasnya langsung.

"Negara harus memproteksi segala kebijakan yang masuk dari luar negeri agar masyarakat miskin tidak terlalu terkena imbas besar," katanya guru besar Universitas Airlangga Surabaya tersebut. (*)