Tulungagung, (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengajukan empat usulan calon lahan yang akan digunakan sebagai lokasi bandar udara (bandara) untuk penerbangan komersil ke Kementerian Perhubungan RI.
"Proposal usulan calon lahan sudah kami ajukan, namun mana yang nantinya dipilih masih menunggu hasil kajian tim survei Kemenhub," kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Tulungagung, Senin.
Ia menjelaskan, empat calon lokasi bandara dimaksud masing-masing berada di wilayah Kecamatan Rejotangan yang ada di Tulungagung bagian timur, Campurdarat di selatan Kota Tulungagung, Tanggunggunung di barat daya, atau di Pakel yang ada tenggara kota setempat.
"Salah satu lokasi yang diusulkan itu merupakan lahan milik Perhutani. Kami akan segera koordinasikan jika akhirnya itu nanti yang dipilih," ujarnya.
Syahri memperkirakan, kebutuhan luasan lahan untuk bandara membutuhkan luasan antara 200-300 hektare.
Mengingat persebaran penduduk yang hampir merata hingga kawasan pelosok desa, Syahri mengatakan pembangunan bandara diprediksi sebagian berdampak pembebasan lahan penduduk.
"Soal ganti rugi ini semoga tidak dibebankan ke daerah, karena itu akan memakan waktu lama dan penganggaran yang tidak memadai," ujarnya.
Namun, Syahri memastikan Pemkab Tulungagung akan terus membantu pusat dalam menyukseskan program nasional tersebut, termasuk berkaitan komunikasi dengan warga soal pembebasan lahan.
"Pemda nantinya akan aktif melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang arti penting bandara," tuturnya.
Syahri menyatakan apresiatif terhadap rencana pemerintah daerah dalam membangun bandara di Tulungagung.
"Makanya saat ini kami masih menunggu kapan tim dari pusat datang untuk meninjau lokasinya," ucap Syahri.
Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengatakan lokasi bandara diperkirakan dipilih di wilayah Tulungagug bagian selatan yang aksesnya tidak jauh dari jalur lintas selatan.
"Informasi dari Kemenhub di Tulungagung selatan dengan asumsi kelak saat JLS jadi akses menuju bandara mudah dijangkau oleh delapan daerah sekitar yang kemarin menandatangani petisi bersama ke Menko Polhukam saat itu, atau yang sekarang Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan," kata Emil.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Proposal usulan calon lahan sudah kami ajukan, namun mana yang nantinya dipilih masih menunggu hasil kajian tim survei Kemenhub," kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Tulungagung, Senin.
Ia menjelaskan, empat calon lokasi bandara dimaksud masing-masing berada di wilayah Kecamatan Rejotangan yang ada di Tulungagung bagian timur, Campurdarat di selatan Kota Tulungagung, Tanggunggunung di barat daya, atau di Pakel yang ada tenggara kota setempat.
"Salah satu lokasi yang diusulkan itu merupakan lahan milik Perhutani. Kami akan segera koordinasikan jika akhirnya itu nanti yang dipilih," ujarnya.
Syahri memperkirakan, kebutuhan luasan lahan untuk bandara membutuhkan luasan antara 200-300 hektare.
Mengingat persebaran penduduk yang hampir merata hingga kawasan pelosok desa, Syahri mengatakan pembangunan bandara diprediksi sebagian berdampak pembebasan lahan penduduk.
"Soal ganti rugi ini semoga tidak dibebankan ke daerah, karena itu akan memakan waktu lama dan penganggaran yang tidak memadai," ujarnya.
Namun, Syahri memastikan Pemkab Tulungagung akan terus membantu pusat dalam menyukseskan program nasional tersebut, termasuk berkaitan komunikasi dengan warga soal pembebasan lahan.
"Pemda nantinya akan aktif melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang arti penting bandara," tuturnya.
Syahri menyatakan apresiatif terhadap rencana pemerintah daerah dalam membangun bandara di Tulungagung.
"Makanya saat ini kami masih menunggu kapan tim dari pusat datang untuk meninjau lokasinya," ucap Syahri.
Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengatakan lokasi bandara diperkirakan dipilih di wilayah Tulungagug bagian selatan yang aksesnya tidak jauh dari jalur lintas selatan.
"Informasi dari Kemenhub di Tulungagung selatan dengan asumsi kelak saat JLS jadi akses menuju bandara mudah dijangkau oleh delapan daerah sekitar yang kemarin menandatangani petisi bersama ke Menko Polhukam saat itu, atau yang sekarang Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan," kata Emil.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016