Pacitan (Antara Jatim) - Dua organisasi pelajar Islam di bawah naungan ormas NU, IPNU dan IPPNU Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mendesak pemerintah daerah setempat tegas melarang kegiatan hiburan yang berbau pornografi dan pornoaksi.
Ketua Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU) Cabang Kabupaten Pacitan Amrudin, Rabu mengatakan, aspirasi IPNU dan ikatan pelajar putri NU atau IPPNU tersebut secara formal telah disampaikan kepada Bupati Pacitan Indartato, secara tertulis maupun melalui forum audiensi langsung.
"Tadi sore kami perwakilan IPNU dan IPPNU bertemu bapak bupati untuk melakukan audiensi langsung membahas isu ini," kata Amrudin dikonfirmasi Antara melalui telepon seluler.
Ia mengatakan, keresahan masyarakat Pacitan yang diekspresikan IPNU dan IPPNU Pacitan melalui surat teguran ke kepala daerah dan ditembuskan ke lima lembaga terkait izin keramaian itu dipicu oleh kegiatan hiburan "ladies wash" dalam acara peluncuran produk salah satu merek sepeda motor di alun-alun Kota Pacitan, Sabtu (3/9).
Menurut Amrudin, acara yang menyuguhkan dua model gadis berpakaian minim yang disemprot air sambil terus berpose/menari erotis dan dipotret oleh puluhan fotografer amatir di tengah alun-alun terbuka adalah hal dianggap melanggar norma budaya masyarakat Pacitan.
IPNU dan IPPNU, kata Amrudin, dalam kasus tersebut mengkritisi kelalaian pemerintah daerah yang mengeluarkan izin acara dengan kemasan hiburan seronok itu di area sarana publik yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.
"Memalukan sekali. Hiburan berbau pornoaksi digelar di tengah alun-alun yang ada depan halaman pendopo kabupaten, dekat masjid, sekolah, tempat bermain anak dan bersebelahan dengan lokasi acara budaya tari reog," kata Amrudin.
Ia mengatakan, IPNU dan IPPNU secara resmi telah melayangkan surat rekomendasi berisi teguran terhadap pemda atas lolosnya izin acara tersebut pada Senin (5/9) dan dibalas oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) untuk mempertemukan antara IPNU-IPPNU dengan penyelenggara acara peluncuran produk otomotif tersebut.
"Namun karena surat rekomendasi kami tujukan ke bupati dan yang menanggapi adalah kesbangpol linmas, undangan pertemuan pada Rabu (7/9) tidak kami respon ataupun hadiri," tuturnya.
IPNU dan IPNU Pacitan, kata dia, melunak setelah Bupati Pacitan Indartato akhirnya bersedia bertemu langsung dengan perwakilan kedua organisasi pelajar NU tersebut di pendopo kabupaten untuk melakukan audiensi pada Rabu sore, sekitar pukul 15.00 WIB.
"Pertemuan tadi positif. Intinya bupati menerima seluruh masukan IPNU dan IPPNU dan berjanji menindaklanjutinya dengan membuat surat edaran e seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) agar tidak mengulangi hal serupa," kata Amrudin memaparkan hasil pertemuan dengan Bupati Indartato.
Sayang, Kabag Humas Pemkab Pacitan Kardoyo tidak bisa dikonfirmasi terkait hasil audiensi IPNU-IPPNU dengan Bupati Indartato.
Dua kali koresponden Antara menelepon ke nomor selulernya tidak diangkat, sementara pesan pendek yang terkirim juga tidak dibalas.
"Jawaban secara lisan sudah. Tapi dalam audiensi tadi kami tetap meminta bupati memberikan jawaban tertulis secara kelembagaan ke IPNU dan IPPNU, sama seperti rekomendasi yang kami kirim sebelumnya," kata Amrudin. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Ketua Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU) Cabang Kabupaten Pacitan Amrudin, Rabu mengatakan, aspirasi IPNU dan ikatan pelajar putri NU atau IPPNU tersebut secara formal telah disampaikan kepada Bupati Pacitan Indartato, secara tertulis maupun melalui forum audiensi langsung.
"Tadi sore kami perwakilan IPNU dan IPPNU bertemu bapak bupati untuk melakukan audiensi langsung membahas isu ini," kata Amrudin dikonfirmasi Antara melalui telepon seluler.
Ia mengatakan, keresahan masyarakat Pacitan yang diekspresikan IPNU dan IPPNU Pacitan melalui surat teguran ke kepala daerah dan ditembuskan ke lima lembaga terkait izin keramaian itu dipicu oleh kegiatan hiburan "ladies wash" dalam acara peluncuran produk salah satu merek sepeda motor di alun-alun Kota Pacitan, Sabtu (3/9).
Menurut Amrudin, acara yang menyuguhkan dua model gadis berpakaian minim yang disemprot air sambil terus berpose/menari erotis dan dipotret oleh puluhan fotografer amatir di tengah alun-alun terbuka adalah hal dianggap melanggar norma budaya masyarakat Pacitan.
IPNU dan IPPNU, kata Amrudin, dalam kasus tersebut mengkritisi kelalaian pemerintah daerah yang mengeluarkan izin acara dengan kemasan hiburan seronok itu di area sarana publik yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.
"Memalukan sekali. Hiburan berbau pornoaksi digelar di tengah alun-alun yang ada depan halaman pendopo kabupaten, dekat masjid, sekolah, tempat bermain anak dan bersebelahan dengan lokasi acara budaya tari reog," kata Amrudin.
Ia mengatakan, IPNU dan IPPNU secara resmi telah melayangkan surat rekomendasi berisi teguran terhadap pemda atas lolosnya izin acara tersebut pada Senin (5/9) dan dibalas oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) untuk mempertemukan antara IPNU-IPPNU dengan penyelenggara acara peluncuran produk otomotif tersebut.
"Namun karena surat rekomendasi kami tujukan ke bupati dan yang menanggapi adalah kesbangpol linmas, undangan pertemuan pada Rabu (7/9) tidak kami respon ataupun hadiri," tuturnya.
IPNU dan IPNU Pacitan, kata dia, melunak setelah Bupati Pacitan Indartato akhirnya bersedia bertemu langsung dengan perwakilan kedua organisasi pelajar NU tersebut di pendopo kabupaten untuk melakukan audiensi pada Rabu sore, sekitar pukul 15.00 WIB.
"Pertemuan tadi positif. Intinya bupati menerima seluruh masukan IPNU dan IPPNU dan berjanji menindaklanjutinya dengan membuat surat edaran e seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) agar tidak mengulangi hal serupa," kata Amrudin memaparkan hasil pertemuan dengan Bupati Indartato.
Sayang, Kabag Humas Pemkab Pacitan Kardoyo tidak bisa dikonfirmasi terkait hasil audiensi IPNU-IPPNU dengan Bupati Indartato.
Dua kali koresponden Antara menelepon ke nomor selulernya tidak diangkat, sementara pesan pendek yang terkirim juga tidak dibalas.
"Jawaban secara lisan sudah. Tapi dalam audiensi tadi kami tetap meminta bupati memberikan jawaban tertulis secara kelembagaan ke IPNU dan IPPNU, sama seperti rekomendasi yang kami kirim sebelumnya," kata Amrudin. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016