BPBD Jatim Upayakan Penurunan Indeks Risiko Bencana

Surabaya (Antara Jatim) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur berupaya menurunkan indeks risiko bencana (IRB) dengan melakukan berbagai langkah sehingga menghindarkan daerah dari bahaya bencana.

"Ada beberapa cara yang BPBD lakukan untuk menurunkan IRB dan sekarang sedang digerakkan," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Sejumlah langkah tersebut di antaranya pengembangan desa atau kelurahan tangguh bencana, pembentukan forum pengurangan risiko bencana, optimalisasi peran relawan pada pra bencana dan tanggap darurat, serta penerapan sekolah atau madrasah aman bencana.

Ia menjelaskan, IRB ini telah melalui kajian yang dilakukan pada 2013, dan termasuk pada kelas risiko tinggi maupun sedang.

Selain itu, lanjut dia, IRB memiliki dua dimensi, masing-masing berdasarkan kawasan pertumbuhan dan ancaman bencana. 

Sudarmawan juga menjelaskan, bahwa IRB dapat dilihat dari potensi ancaman, yakni sebanyak 13 jenis bencana maka ancaman bencananya cukup tinggi.

"Ada lima ancaman yakni banjir, kekeringan, longsor, gelombang ekstrem (abrasi dan gelombang pasang), serta cuaca ekstrem (puting beliung)," ucap mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan tersebut.

Kemudian dilihat dari faktor kerentanan, yaitu yang mempengaruhi dalam upaya pencegahan, semisal banyaknya masyarakat tinggal di kawasan rawan bencana, seperti tinggal di dekat pantai.

Tidak itu saja, IRB berikutnya dilihat dari faktor kapasitas, yakni aparatur dan masyarakat dalam penanganan bencana.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimilikinya, sebanya 30 kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam wilayah risiko bencana, bahkan delapan di antaranya termasuk yang berisiko tinggi.

Sedangkan secara nasional, terdapat 317 kabupaten/kota yang masuk dalam ancaman banjir, 351 daerah kekeringan, 362 daerah longsor, 75 daerah cuaca ekstrem dan gelombang pasang 301 daerah.

Di sisi lain, berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional, kata dia, ditargetkan ada penurunan 30 persen pada tahun 2019 untuk jumlah daerah-daerah tersebut.

"IRB Nasional yang seperti itu paradigma penanganannya ada pergeseran. Kalau masa lalu lebih tanggap darurat, sekarang mengedepankan pra bencana melalui pengurangan risiko bencana," katanya. (*)