Kediri (Antara Jatim) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise memberikan apresiasi pembentukan Satuan tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak di kota ini.
"Saya mengapresiasi inisiatif Kota Kediri membentuk satgas ini, dan pertama di Indonesia, belum ada daerah lain. Kota Kediri memecahkan rekor pertama, dan kami akan lihat serta ikuti terus," katanya saat menghadiri kegiatan pelatihan Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (PPA) di Kediri, Jawa Timur, Senin.
Ia mengatakan, Kota Kediri rencananya akan menjadi kota percontohan terkait dengan penanganan berbagai masalah pada perempuan dan anak ini. Selain bertugas menangani masalah tersebut, mereka juga diharapkan bisa bekerjasama.
"Nantinya model seperti apa yang akan ditangani terkait kasus kekerasan pada perempuan dan anak, dan kami ingin membuat model khusus di Indonesia. Jadi, kami berharap untuk bekerjasama dan mendampingi terus," ujarnya.
Ia mengaku, dalam penanganan masalah pada perempuan anak, bersinergi dengan berbagai kementerian, baik Kementerian Hukum dan HAM soal pidana, maupun dengan Kementerian Sosial terkait dengan masalah sosial dan rehabilitasi. Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi tanggungjawabnya untuk pendampingan perempuan dan anak.
Menteri Yohana juga mengingatkan terkait dengan kata-kata Presiden Joko Widodo, bahwa jika bisa menyelamatkan satu perempuan di Tanah Air, berarti bisa menyelamatkan daerah tersebut, dan bisa menyelamatkan satu anak berarti menyelamatkan masa depan bangsa ini.
Pihaknya mengungkapkan, berbagai macam tindakan kekerasan bisa terjadi pada perempuan dan anak seperti kekerasan, pelecehan, hingga perdagangan orang masih terjadi. Perempuan juga sering dirugikan dalam masalah perdata yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak yang sama, seperti kasus perebutan harta, hak waris, hak pengasuhan anak, perceraian, tuntutan gati rugi, hingga kasus ketenagakerjaan.
Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama lima tahun terakhir mulai 2011 total jumlah kekerasan sebanyak 2.178 dan terus meningkat mencapai 4.309 pada 2015.
Namun, dari berbagai kasus tersebut, yang dilaporkan justru lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya. Pemicunya, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut ketika melaporkan kasus yang dialaminya. Selain itu, sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak, membuat mereka juga kesulitan melaporkan kasus yang menimpanya.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, pihaknya memang mempunyai inisiatif mendirikan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut, dan telah dikukuhkan pada pertengahan Juli 2016. Ada sebanyak 540 orang yang dilibatkan dalam satgas tersebut, yang terdiri dari para relawan.
"Di Kediri ini sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat yang peduli anak-anak. Satgas tersebut dikembangkan dari relawan di RT (rukun tetangga), dan khususnya saya minta tolong guru PAUD karena mereka dekat dengan anak," kata Wali Kota.
Ia pun merasa tersanjung dengan kedatangan Menteri Yohana serta apresiasi yang telah diberikan. Pemkot Kediri menginginkan agar seluruh anak di Kediri terlindungi. Salah satunya, berkaca dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan selama ini.
Satgas ini, lanjut Wali Kota ada di setiap struktur mulai tingkat kota hingga kelurahan. Mereka ikut memetakan berbagai macam daerah yang rawan terjadinya kekerasan, pendampingan kasus, serta penyebarluasan informasi pada masyarkat. Mereka bahkan diminta membuat laporan tiga bulan sekali yang diberikan secara langsung pada Wali Kota Kediri.
Selain ada satgas, di setiap sekolah yang ada di Kota Kediri juga ada PIKR (pusat informasi dan konseling remaja) yang anggotanya adala sesama rekan. Hal itu dilakukan, untuk memudahkan pendampingan, sebab ada beberapa kebiasaaan anak sekolah nyaman berkeluh kesah pada kawannya, sehingga diharapkan mereka bisa membantu mencarikan penyelesaian masalah tersebut. Jika tidak bisa, baru dibantu oleh tim atasnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016