Gubernur Jatim: Perencanaan Baik Bantu Cegah Korupsi

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa perencanaan yang baik dalam proses pembangunan akan mencegah terjadinya pencegahan korupsi karena meminimalisasi tindak penyelewengan anggaran.

"Pada proses perencanaan akan diketahui seberapa besar anggaran yang dibutuhkan dalam suatu program atau kebijakan sehingga sangat besar pengaruhnya," ujarnya di sela pemaparan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu.

Ia mencontohkan saat program pembangunan jalan, jika dilakukan dengan perencanaan baik, mulai dari panjangnya jalan hingga ketebalan aspal maa bisa dihitung berapa anggaran yang dibutuhkan.

"Kalau menghitungnya tepat, tentu anggaran yang dibutuhkan tidak akan meleset. Tapi kalau tidak baik maka dikahawatirkan muncul ide untuk merekayasanya," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Selain itu, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut mengusulkan terpusatnya sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem pengelolaan anggaran elektronik, pengadaan barang dan jasa elektronik, serta sistem perizinan terpusat menjadi satu sistem.

"Selama ini kan proses semacam itu masih terbagi di tiap-tiap SKPD, jadi tiap SKPD menjalankan aplikasinya sendiri-sendiri. Nah dengan konsep ini tentunya akan mempermudah dalam pengawasan karena semua terpusat. Ini yang sedang dibahas bersama BPKP dan KPK," katanya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko, menyebutkan bahwa Pemprov Jatim merupakan provinsi yang sejak lama melakukan upaya pencegahan korupsi dan sering melakukan konsultasi program pada KPK.

Menurut dia, hal ini adalah langkah baik karena Pemerintah Daerah berupaya meminimalisasi terjadinya praktik penyelewengan anggaran.

"Ada tiga hal sektor kegiatan yang paling rawan korupsi di daerah, yaitu perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pelayanan perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu," katanya.

Di tempat sama, Direktur Pengawasan Produksi dan SDA BPKP Pusat Ramli Sihombing menyampaikan Pemprov Jatim telah lima kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 29 kabupaten/kota meraih predikat sama.

"Prestasi ini sungguh membanggakan dan menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan kab/kota peroleh opini WTP terbanyak. Ini yang harus diapresiasi," katanya. (*)