Pemprov Jatim Siap Bangun "Underpass" Kawasan Madiun

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap membangun "underpass" atau jalan bawah tanah di beberapa titik yang rawan terjadi kemacetan, seperti di jalur Caruban-Sarudan, kawasan Madiun.

"Rencana pembangunannya sudah disetujui Kementerian Perhubungan dan tinggal realisasinya saja," ujar Gubernur Jatim Soekarwo di sela mendampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meninjau kondisi arus balik di Stasiun Pasar Turi Surabaya, Senin.

Menurut dia, di kawasan tersebut selalu terjadi kemacetan saat situasi tertentu, antara lain arus mudik dan balik Lebaran, liburan panjang dan lainnya.

Diharapkan, kata dia, mulai tahun depan proses pembangunannya sudah dilaksanakan dan masyarakat bisa terbebas dari kemacetan luar biasa yang kerap terjadi akibat adaya perlintasan kereta api tersebut.

"Jalan bawah tanahnya nanti dibangun di empat silangan dan berada di bawah rel kereta api," ucap Pakde Karwo.

Ketika disinggung evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2016 hingga hari ini, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut mengaku secara umum di wilayahnya berjalan lancar dan tak ada kejadian menonjol.

Sejumlah langkah antisipasi, lanjut dia, telah dilakukan antara lain dengan digelarnya program mudik gratis berbagai moda transportasi, seperti bus, kereta api dan kapal laut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan mengaku pembangunan "underpass" di kawasan Madiun akan terealisasi tahun depan.

"Iya, tahun depan 'underpass' di sana dibangun," kata mantan Direktur Utama PT KAI tersebut singkat.

Sebelum di Stasiun Pasar Turi, Gubernur Jatim dan Menteri Perhubungan meninjau Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan mengakui pelayanan transportasi untuk Lebaran yang diselenggarakan Pemprov Jatim semakin lama semakin baik.

"Jawa Timur nomor satu untuk penanganan transportasi lebaran, baik infrastruktur jalannya dan penyelenggaraan mudik gratis," katanya.

Arus transportasi Lebaran di Jatim yang relatif lancar, kata dia, mengartikan upaya Pemprov dalam melayani masyarakat telah berjalan dengan baik sehingga patut dicontoh oleh provinsi lain. (*)