Dinkes Kediri Turunkan Tim Antisipasi Beredarnya Vaksin Palsu

Kediri (Antara Jatim) - Dinas Kesehatan Kota Kediri, Jawa Timur, menurunkan tim satuan tugas (satgas) ke sejumlah fasilitas layanan kesehatan baik negeri maupun swasta di kota ini, sebagai antisipasi beredarnya vaksin palsu.

     

"Kami sudah membuat tim satgas dinas kesehatan, nantinya akan sidak (inspeksi mendadak) ke beberapa fasilitas layanan puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit ibu anak baik negeri maupun swasta," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Sentot Imam Suprapto di Kediri, Senin.

     

Ia mengatakan, dalam sidak yang dilakukan tim nantinya akan memantau vaksin yang digunakan untuk imunisasi anak-anak itu. Jika nantinya ditemukan vaksin yang mencurigakan akan didata dinas.

     

Untuk vaksin yang digunakan, Sentot mengatakan di layanan puskesmas dinas kesehatan hanya satu macam yaitu dari departemen kesehatan. Namun, untuk vaksin yang digunakan di rumah sakit swasta, masih belum diketahui.

     

"Untuk vaksin di rumah sakit swasta, nanti kami koordinasikan. Kami berharap, tidak ada temuan vaksin palsu," harapnya.

     

Bareskrim Polri membongkar jaringan pembuat dan pengedar vaksin palsu yang ternyata juga melibatkan pasangan suami istri. Terungkapnya jaringan itu ternyata membuat keresahan bagi orangtua yang memiliki bayi dan balita yang membutuhkan vaksin untuk kesehatan buah hatinya.

     

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan agar masyarakat tidak perlu merisaukan peredaran vaksin palsu tersebut. Namun, mereka juga mengingatkan agar orangtua waspada. 

     

Melalui akun Twitter resmi @KemenkesRI, Kemenkes bahkan menyampaikan sejumlah alasan agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan peredaran vaksin palsu. Beberapa alasan itu seperti agar ibu mengikutsertakan anaknya dalam program pemerintah yaitu imunisasi dasar lengkap di antaranya Hepatitis B, DPT, Polio, Campak, BCG, yang pengadaannya oleh pemerintah dan didistribusikan ke dinas kesehatan hingga fasyankes, maka dijamin asli.

     

Selain itu, dianjurkan agar orangtua mengikutsertakan anaknya dalam program imunisasi ulang seperti DPT, Polio, Campak. Tanpa adanya vaksin palsu, imunisasi tersebut disarankan (harus) diulang baik di posyandu dan puskesmas. 

     

Sejauh ini, kemenkes masih menduga bahwa peredaran vaksin palsu tidak lebih dari 1 persen di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Namun, hingga kini juga masih didata rumah sakit yang diduga memanfaatkan vaksin dari jaringan pemalsu itu, termasuk di daerah lain. 

     

Sementara itu, diduga isi palsu vaksin itu adalah campuran antara cairan infus dan gentacimin (obat antibiotik) dan setiap imunisasi dosisnya 0,5 CC. Dilihat dari isi dan jumlah dosisnya, vaksin palsu ini dampaknya relatif tidak membahayakan.

     

Namun, karena vaksin palsu dibuat dengan cara yang tidak baik, dimungkinkan bisa menimbulkan infeksi. Gejala infeksi tersebut bisa dilihat tidak lama setelah diimunisasikan. (*)