Surabaya (Antara Jatim) - Mensos Khofifah Indar Parawansa menemukan seorang penerima PKH (program keluarga harapan) mengalami pemotongan dana bantuan sosial PKH yang seharusnya diterima.
"Pengawasan PKH itu gampang, karena ada pendamping, tinggal cek mereka. Tadi, saat bicara, saya tanya ada yang dipotong atau tidak, ternyata ada satu yang bilang ada," katanya di Surabaya, Sabtu.
Setelah menyerahkan dana bantuan sosial PKH dan dana bantuan sosial hibah dalam negeri di Hanggar Kantor Pos Surabaya Selatan, ia menjelaskan pengecekan adanya pemotongan PKH itu tinggal mencari siapa pendampingnya.
"Itu karena setiap penerima PKH dan rastra (beras keluarga seahtera) itu ada pendamping. Para pendamping itulah yang memberikan pemetaan data terakhir menjelang pencairan sekarang ini," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk turut membantu dalam memantau penyerahan dana bansos PKH di daerahnya melalui koordinasi dengan koordinator pendamping yang ada.
"Di Jatim ada 599.000-an penerima PKH dan rastra, nanti Desember akan tambah hampir 500.000-an penerima lagi atau ada tambahan sekitar 80 persen lagi," katanya.
Dari jumlah itu, nilai dana bansos PKH dan rastra untuk Jatim mencapai Rp4,8 triliun dengan mayoritas dana rastra senilai Rp3,7 triliun, karena itu seluruh elemen di Jatim perlu mengawal penyalurannya.
"Di Surabaya saja ada dana PKH dan rastra sebesar Rp166 miliar. Jumlah itu sesuai dengan persentase angka kemiskinan. Itu pencairan tahap kedua se-Indonesia," katanya.
Menurut dia, tahap pertama pencairan pada April lalu, sekarang tahap kedua pencairan (Juni), tahap ketiga nanti September dan tahap keempat atau tahap terakhir pada November.
"Saya mohon pemerintah kota dan kabupaten untuk serius dalam mengawal penyalurannya agar bantuan sampai kepada yang berhak, terutama rastra, yang terima 15 kilogram ya 15 kilogram agar jangan ada yang berkurang," katanya.
Dalam acara yang juga dihadiri Kepala Dinsos Jatim dr Sukesi Apt MARS itu, Mensos mengakui bila ada masyarakat sangat miskin yang belum terdaftar PKH dan rastra. Masyarakat sangat miskin mencapai 11 persen tapi penerima PKH dan rastrea masih 7 persen.
"Jadi, sekarang masih 7 persen masyarakat terbawah atau sangat miskin yang terdaftar sebagai penerima program (PKH dan rastra), padahal jumlah mereka ada 11 persen, atau berarti ada 4 persen yang belum menerimanya," katanya.
Hal itu terjadi karena anggaran yang belum ada, namun diperkirakan semuanya atau sekitar 6 juta KSM (keluarga sangat miskin) akan terdaftar pada November mendatang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pengawasan PKH itu gampang, karena ada pendamping, tinggal cek mereka. Tadi, saat bicara, saya tanya ada yang dipotong atau tidak, ternyata ada satu yang bilang ada," katanya di Surabaya, Sabtu.
Setelah menyerahkan dana bantuan sosial PKH dan dana bantuan sosial hibah dalam negeri di Hanggar Kantor Pos Surabaya Selatan, ia menjelaskan pengecekan adanya pemotongan PKH itu tinggal mencari siapa pendampingnya.
"Itu karena setiap penerima PKH dan rastra (beras keluarga seahtera) itu ada pendamping. Para pendamping itulah yang memberikan pemetaan data terakhir menjelang pencairan sekarang ini," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk turut membantu dalam memantau penyerahan dana bansos PKH di daerahnya melalui koordinasi dengan koordinator pendamping yang ada.
"Di Jatim ada 599.000-an penerima PKH dan rastra, nanti Desember akan tambah hampir 500.000-an penerima lagi atau ada tambahan sekitar 80 persen lagi," katanya.
Dari jumlah itu, nilai dana bansos PKH dan rastra untuk Jatim mencapai Rp4,8 triliun dengan mayoritas dana rastra senilai Rp3,7 triliun, karena itu seluruh elemen di Jatim perlu mengawal penyalurannya.
"Di Surabaya saja ada dana PKH dan rastra sebesar Rp166 miliar. Jumlah itu sesuai dengan persentase angka kemiskinan. Itu pencairan tahap kedua se-Indonesia," katanya.
Menurut dia, tahap pertama pencairan pada April lalu, sekarang tahap kedua pencairan (Juni), tahap ketiga nanti September dan tahap keempat atau tahap terakhir pada November.
"Saya mohon pemerintah kota dan kabupaten untuk serius dalam mengawal penyalurannya agar bantuan sampai kepada yang berhak, terutama rastra, yang terima 15 kilogram ya 15 kilogram agar jangan ada yang berkurang," katanya.
Dalam acara yang juga dihadiri Kepala Dinsos Jatim dr Sukesi Apt MARS itu, Mensos mengakui bila ada masyarakat sangat miskin yang belum terdaftar PKH dan rastra. Masyarakat sangat miskin mencapai 11 persen tapi penerima PKH dan rastrea masih 7 persen.
"Jadi, sekarang masih 7 persen masyarakat terbawah atau sangat miskin yang terdaftar sebagai penerima program (PKH dan rastra), padahal jumlah mereka ada 11 persen, atau berarti ada 4 persen yang belum menerimanya," katanya.
Hal itu terjadi karena anggaran yang belum ada, namun diperkirakan semuanya atau sekitar 6 juta KSM (keluarga sangat miskin) akan terdaftar pada November mendatang. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016