Bojonegoro (Antara Jatim) - Bantuan pembangunan masjid dan mushala di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dialokasikan di dalam APBD 2016 sebesar Rp500 juta menurun dibandingkan bantuan masjid dan mushala tahun lalu hingga mencapai Rp3,3 miliar.
Kepala Bidang Kesra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Lasujono, di Bojonegoro, Jumat, terjadinya penurunan besarnya bantuan karena tidak semua masjid dan mushala yang mengajukan permohonan bisa memperoleh bantuan.
Sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri No. 900/4627/SJ, katanya, penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yaitu masjid yang pendiriannya mempunyai badan hukum.
"Banyak pengurus lembaga masjid dan mushala yang mengajukan permohonan bantuan, tapi yang lolos verifikasi tahun ini hanya 44 masjid dan 47 mushala," jelas dia.
Lebih lanjut ia menjelaskan alokasi besarnya dana bantuan masjid dan mushala diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) No. 09 tahun 2015 tentang Dana Hibah.
Di dalam perbup itu mengatur dana hibah dari APBD untuk masjid dan mushala, tidak termasuk Masjid Agung Darussalam di dalam Kota.
"Masjid Agung Darussalam di tingkat kabupaten tidak masuk dalam perbub," ujarnya.
Sesuai perbup, lanjut dia, besarnya dana bantuan mushala lingkunan untuk perbaikan berkisar Rp3,5 juta-Rp5 juta, dan pembangunan Rp7,5 juta-Rp10 juta.
Masjid desa/kelurahan untuk perbaikan maksimal Rp10 juta dan pembangunan maksimal Rp15 juta.
"Pemberian bantuan dalam bentuk hibah ini tidak bisa setiap tahun dengan masjid atau mushala yang sama," paparnya.
Menurut dia, bantuan dari APBD ini tidak bisa untuk memberikan bantuan untuk masjid dan mushala keluarga.
Tapi, katanya, masjid atau mushala komunitas masih dimungkinkan bisa menerima bantuan, sepanjang lokasinya di kabupaten.
"Besarnya bantuan kalau untuk perbaikan 2,5 persen dari kebutuhan, sedangkan kalau pembangunan 5 persen dari kebutuhan," jelas dia.
Saat ini, lanjut dia, sudah ada 20 masjid dan mushala yang mencairkan bantuan dengan nilai total sekitar Rp90 juta."Proses pencairan bantuan masjid dan mushala terus berjalan," tambahnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Kepala Bidang Kesra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Lasujono, di Bojonegoro, Jumat, terjadinya penurunan besarnya bantuan karena tidak semua masjid dan mushala yang mengajukan permohonan bisa memperoleh bantuan.
Sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri No. 900/4627/SJ, katanya, penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yaitu masjid yang pendiriannya mempunyai badan hukum.
"Banyak pengurus lembaga masjid dan mushala yang mengajukan permohonan bantuan, tapi yang lolos verifikasi tahun ini hanya 44 masjid dan 47 mushala," jelas dia.
Lebih lanjut ia menjelaskan alokasi besarnya dana bantuan masjid dan mushala diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) No. 09 tahun 2015 tentang Dana Hibah.
Di dalam perbup itu mengatur dana hibah dari APBD untuk masjid dan mushala, tidak termasuk Masjid Agung Darussalam di dalam Kota.
"Masjid Agung Darussalam di tingkat kabupaten tidak masuk dalam perbub," ujarnya.
Sesuai perbup, lanjut dia, besarnya dana bantuan mushala lingkunan untuk perbaikan berkisar Rp3,5 juta-Rp5 juta, dan pembangunan Rp7,5 juta-Rp10 juta.
Masjid desa/kelurahan untuk perbaikan maksimal Rp10 juta dan pembangunan maksimal Rp15 juta.
"Pemberian bantuan dalam bentuk hibah ini tidak bisa setiap tahun dengan masjid atau mushala yang sama," paparnya.
Menurut dia, bantuan dari APBD ini tidak bisa untuk memberikan bantuan untuk masjid dan mushala keluarga.
Tapi, katanya, masjid atau mushala komunitas masih dimungkinkan bisa menerima bantuan, sepanjang lokasinya di kabupaten.
"Besarnya bantuan kalau untuk perbaikan 2,5 persen dari kebutuhan, sedangkan kalau pembangunan 5 persen dari kebutuhan," jelas dia.
Saat ini, lanjut dia, sudah ada 20 masjid dan mushala yang mencairkan bantuan dengan nilai total sekitar Rp90 juta."Proses pencairan bantuan masjid dan mushala terus berjalan," tambahnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016