Pontianak, (Antara) - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan akan memprogramkan pelatihan bagi masyarakat Sambas yang ingin menjadi TKI di negara tetangga untuk meningkatkan kualitas dan memberikan sertifikasi bagi TKI.
"Sebagian besar masyarakat kita juga banyak yang menjadi TKI, ini tentu juga menjadi perhatian utama bagi kami. Untuk itu kita akan membuat program pelatihan bagi para calon TKI, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di Malaysia dan negara lainnya," kata Atbah di Pontianak, Senin.
Menurutnya, masyarakat Sambas yang ingin bekerja di luar negeri harus memiliki keahlian dan kemampuan yang benar-benar baik agar mereka bisa terserap dunia kerja yang ada disana.
"Saya tidak mau menutup mata, dan sesuai dengan kenyataannya, memang banyak masyarakat Sambas yang bekerja diluar negeri, khususnya Malaysia," tuturnya.
Atbah mengatakan, menjadi TKI tentu merupakan peluang bagi masyarakat untuk meraup rezeki di luar negeri. Dengan adanya pelatihan itu, diharapkan masyarakat memiliki keahlian dan sertifikasi untuk bekerja diluar negeri, sehingga kedepan, masyarakat Sambas tidak lagi bekerja di sektor rumah tangga atau buruh pabrik, namun lebih kepada pekerjaan profesional.
"Ini akan menjadi fokus utama kita, karena kita tidak ingin masyarakat Sambas bermasalah saat bekerja di luar negeri," katanya.
Sejalan dengan rencana Atbah, KPK, BP3TKI beserta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat juga berkomitmen untuk mewujudkan kantor layanan terintegrasi di Entikong dalam memaksimalkan pelayanan terhadap para TKI.
"Ini merupakan keinginan besar dari Gubernur Kalbar dan perwujudan dari program Nawacita dari Presiden Joko Widodo," katanya.
Dia mengatakan akan mengintegrasikan berbagai layanan seperti pembuatan dokumen bagi TKI, kemudian pusat pelatihan terpadu bagi TKI non-prosedural. "Nantinya disana juga ada imigrasi, Dukcapil, dan instansi lainnya," kata Kepala Dinas Nakertrans Kalbar, Muhammad Ridwan di Pontianak.
Untuk sementara ini, lanjutnya, pemerintah memang masih memfokuskan pembangunan kantor terintegrasi di Entikong. Namun, setelah program ini selesai, kemungkinan akan dibangun kantor serupa di perbatasan lainnya di Kalimantan Barat.
Dia menjelaskan, saat ini pembenahan kantor layanan terintegrasi Entikong tersebut sedang dalam tahap penyelesaian, dimana ditargetkan rampung pada September mendatang.
"Pada kantor layanan terintegrasi tersebut, pemerintah Kalbar telah membangun sebuah penampungan dan pemusatan pelatihan bagi para TKI yang non prosedural, khususnya asal Kalbar, yang di deportasi oleh negara Malaysia melalui Pintu Lintas Batas (PLB) Entikong Kabupaten Sanggau," tuturnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Sebagian besar masyarakat kita juga banyak yang menjadi TKI, ini tentu juga menjadi perhatian utama bagi kami. Untuk itu kita akan membuat program pelatihan bagi para calon TKI, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di Malaysia dan negara lainnya," kata Atbah di Pontianak, Senin.
Menurutnya, masyarakat Sambas yang ingin bekerja di luar negeri harus memiliki keahlian dan kemampuan yang benar-benar baik agar mereka bisa terserap dunia kerja yang ada disana.
"Saya tidak mau menutup mata, dan sesuai dengan kenyataannya, memang banyak masyarakat Sambas yang bekerja diluar negeri, khususnya Malaysia," tuturnya.
Atbah mengatakan, menjadi TKI tentu merupakan peluang bagi masyarakat untuk meraup rezeki di luar negeri. Dengan adanya pelatihan itu, diharapkan masyarakat memiliki keahlian dan sertifikasi untuk bekerja diluar negeri, sehingga kedepan, masyarakat Sambas tidak lagi bekerja di sektor rumah tangga atau buruh pabrik, namun lebih kepada pekerjaan profesional.
"Ini akan menjadi fokus utama kita, karena kita tidak ingin masyarakat Sambas bermasalah saat bekerja di luar negeri," katanya.
Sejalan dengan rencana Atbah, KPK, BP3TKI beserta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat juga berkomitmen untuk mewujudkan kantor layanan terintegrasi di Entikong dalam memaksimalkan pelayanan terhadap para TKI.
"Ini merupakan keinginan besar dari Gubernur Kalbar dan perwujudan dari program Nawacita dari Presiden Joko Widodo," katanya.
Dia mengatakan akan mengintegrasikan berbagai layanan seperti pembuatan dokumen bagi TKI, kemudian pusat pelatihan terpadu bagi TKI non-prosedural. "Nantinya disana juga ada imigrasi, Dukcapil, dan instansi lainnya," kata Kepala Dinas Nakertrans Kalbar, Muhammad Ridwan di Pontianak.
Untuk sementara ini, lanjutnya, pemerintah memang masih memfokuskan pembangunan kantor terintegrasi di Entikong. Namun, setelah program ini selesai, kemungkinan akan dibangun kantor serupa di perbatasan lainnya di Kalimantan Barat.
Dia menjelaskan, saat ini pembenahan kantor layanan terintegrasi Entikong tersebut sedang dalam tahap penyelesaian, dimana ditargetkan rampung pada September mendatang.
"Pada kantor layanan terintegrasi tersebut, pemerintah Kalbar telah membangun sebuah penampungan dan pemusatan pelatihan bagi para TKI yang non prosedural, khususnya asal Kalbar, yang di deportasi oleh negara Malaysia melalui Pintu Lintas Batas (PLB) Entikong Kabupaten Sanggau," tuturnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016