Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memaparkan pengertian dan kebijakan pendekatan secara kultural guna meredam konflik di hadapan tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat.
"Pendekatan secara kultural terbukti mampu mengurangi dan meredam berbagai bentuk konflik di Jatim," ujarnya di sela kunjungan Tim LIPI-KPK.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mencontohkan tak berkonfliknya partai politik di Jatim maupun kasus konflik Syiah-Sunni yang akhirnya bisa diredam tanpa permasalahan berkepanjangan.
Menurut dia, salah satu faktor yang membuat situasi politik Jatim relatif aman, nyaman dan kondusif karena etika berpolitik di Jatim berbasiskan kultural, yakni saling menghormati dan rajin berkomunikasi.
"Pendekatannya dengan menggelar rutin pertemuan partai politik setiap tiga bulan sekali, kemudian di situ kami berdiskusi terkait masalah-masalah yang ada, lantas menemukan solusi bersama," ucapnya.
Selain partai politik, seluruh pemangku kepentingan juga diajak berdiskusi, seperti DPRD, LSM dan pihak lain, demi terwujudnya demokrasi partisipatoris ala Jatim.
Pendekatan kultural, lanjut dia, juga digunakan untuk menyelesaikan konflik kasus Syiah-Sunni di Madura beberapa waktu lalu, yaitu pendekatan kepada saudara-saudara para pengungsi Syiah di Sampang.
"Basis kultural ini begitu menyentuh bumi. memang butuh proses yang lama, tapi hasilnya sungguh luar biasa," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Sementara itu, Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menjelaskan tujuannya menemui Gubernur untuk meneliti dan menyiapkan kerangka acuan mengenai etika partai politik, dan cara kaderisasi maupun rekrutmennya di Jatim.
"Alasannya, karena Jatim termasuk salah satu provinsi yang melahirkan banyak aktor politik di kancah nasional, baik itu di pemerintahan maupun di legislatif," katanya.
Hal senada disampaikan Deputi bidang pencegahan KPK Guntur Kusmeiyano yang mengatakan prosentase dan kuantitas negarawan atau aktor-aktor politik di Jatim adalah yang terbesar.
Karena itulah pihaknya bekerja sama dengan LIPI ingin menggali nilai-nilai kultural dalam rangka menyusun panduan kode etik dan rekrutmen kaderisasi partai politik.
"Tahapannya panjang, mulai forum diskusi grup, wawancara aktor-aktor politik dan semua pemangku kepentingan dan yang lain," katanya.
Pihaknya berharap mendapat masukan berarti dari Gubernur Jatim sebagai wujud membangun tiga sistem integritas, yakni kode etik, sistem rekrutmen kaderisasi dan pendanaan partai politik. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pendekatan secara kultural terbukti mampu mengurangi dan meredam berbagai bentuk konflik di Jatim," ujarnya di sela kunjungan Tim LIPI-KPK.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mencontohkan tak berkonfliknya partai politik di Jatim maupun kasus konflik Syiah-Sunni yang akhirnya bisa diredam tanpa permasalahan berkepanjangan.
Menurut dia, salah satu faktor yang membuat situasi politik Jatim relatif aman, nyaman dan kondusif karena etika berpolitik di Jatim berbasiskan kultural, yakni saling menghormati dan rajin berkomunikasi.
"Pendekatannya dengan menggelar rutin pertemuan partai politik setiap tiga bulan sekali, kemudian di situ kami berdiskusi terkait masalah-masalah yang ada, lantas menemukan solusi bersama," ucapnya.
Selain partai politik, seluruh pemangku kepentingan juga diajak berdiskusi, seperti DPRD, LSM dan pihak lain, demi terwujudnya demokrasi partisipatoris ala Jatim.
Pendekatan kultural, lanjut dia, juga digunakan untuk menyelesaikan konflik kasus Syiah-Sunni di Madura beberapa waktu lalu, yaitu pendekatan kepada saudara-saudara para pengungsi Syiah di Sampang.
"Basis kultural ini begitu menyentuh bumi. memang butuh proses yang lama, tapi hasilnya sungguh luar biasa," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Sementara itu, Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menjelaskan tujuannya menemui Gubernur untuk meneliti dan menyiapkan kerangka acuan mengenai etika partai politik, dan cara kaderisasi maupun rekrutmennya di Jatim.
"Alasannya, karena Jatim termasuk salah satu provinsi yang melahirkan banyak aktor politik di kancah nasional, baik itu di pemerintahan maupun di legislatif," katanya.
Hal senada disampaikan Deputi bidang pencegahan KPK Guntur Kusmeiyano yang mengatakan prosentase dan kuantitas negarawan atau aktor-aktor politik di Jatim adalah yang terbesar.
Karena itulah pihaknya bekerja sama dengan LIPI ingin menggali nilai-nilai kultural dalam rangka menyusun panduan kode etik dan rekrutmen kaderisasi partai politik.
"Tahapannya panjang, mulai forum diskusi grup, wawancara aktor-aktor politik dan semua pemangku kepentingan dan yang lain," katanya.
Pihaknya berharap mendapat masukan berarti dari Gubernur Jatim sebagai wujud membangun tiga sistem integritas, yakni kode etik, sistem rekrutmen kaderisasi dan pendanaan partai politik. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016