Puluhan Warga Trenggalek Demo Tolak Pembangunan Bendungan

Trenggalek (Antara Jatim) - Sekitar 50 warga Desa Bogoran, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat,  menggelar unjuk rasa menolak rencana pemerintah membangun bendungan di wilayah tersebut karena akan merusak lingkungan dan tata ruang wilayah desa.

      

Menurut koordinator aksi, Khoirul Anam (30),  unjuk rasa yang digelar mulai pukul 08.00 WIB itu bertujuan menolak semua bentuk rencana pembangunan bendungan di wilayah Desa Bogoran dan sekitarnya.

      

Namun setelah terjadi dialog dan warga mendapat penjelasan dari perwakilan dari Pemkab dan DPRD Trenggalek, masyarakat melunak dengan syarat relokasi dan kesejahteraan mereka dipenuhi.

     

"Kami berharap pembangunan (bendungan) itu tidak dilanjutkan, karena bagaimanapun lingkungan di Desa Bogoran dan sekitar sudah lestari. 'Eman' (sayang) jika dirusak," kata khoirul.

     

Namun jika memang alasan pemerintah demi mencegah banjir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kampak yang mayoritas hidup dari sektor pertanian, Khoirul menyatakan warga yang pemukiman dan lahannya terdampak proyek bendungan, tetap bersedia direlokasi.

     

"Jaminan relokasi yang memadai dan dekat dengan pemukiman lama, skema ganti rugi dan kesejahteraan warga kami harus terjamin. Jangan bikin warga selalu hanya jadi pelengkap penderita," ujarnya.

     

Anggota DPRD Trenggalek dari Fraksi Golkar Sukadji  menjelaskan rencana pembangunan bendungan merupakan program nasional dan ditangani langsung Kementrian Pekerjaan Umum.

     

Kata dia, pemerintah daerah dalam posisi tersebut hanya sebagai fasilitator pelaksanaan poryek dan bukan pengguna anggaran langsung.

     

"Ini (penolakan) terjadi mungkin karena sosialisasi dari pemerintah yang kurang, sehingga terjadi kegaduhan yang tidak perlu," kata Sukadji.

     

Saat berdialog dengan warga, Sukadji mengatakan bahwa rencana pembangunan bendungan sudah masuk rencana strategis pembangunan nasional yang telah dipersiapkan sejak lama.

     

Tujuan dari pembangunan itu sendiri selain mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas terkait risiko banjir tahunan yang melanda wilayah Kecamatan Kampak, Gandusari, Pogalan hingga Durenan, juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor pertanian, kata dia. (*)