Malang (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, memperluas area atau zona wilayah bebas korupsi atau WBK di lingkungan pemkot setempat, dari hanya satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ditambah empat lagi sehingga menjadi lima SKPD.
Penambahan empat SKPD yang menjadi zona WBK di lingkungan Pemkot Malang itu ditandatangani oleh Wali Kota Malang Moch Anton dengan empat Kepala SKPD yang disaksikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah hotel di Malang, Rabu.
Keempat SKPD baru yang menjadi zona WBK di lingkungan Pemkot malang itu adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Sedangkan satu SKPD yang sudah menerapkan WBK sekaligus proyek percontohan adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Lebih lanjut, Anton mengatakan kendala penyalahgunaan wewenang masih menjadi masalah penataan reformasi dan birokrasi yang baik di daerah itu.
"Dalam rangka reformasi birokrasi, upaya ini perlu dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan dengan benar dan lurus. Pemerintah ingin membuat komitmen kuat memberantas korupsi melalui penandatanganan zona integritas ini," tegas Anton.
Ia menekankan semua unit kerja di lingkungan Pemkot Malang harus terus mempertahankan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar zona WBK bisa diraih dan terwujud dengan optimal. "Kami ingin agar pemerintahan berjalan akuntable, bersih, sehingga bisa melayani warga dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Malang Subari, menhatakan penandatanganan ini merupakan bagian upaya menuju WBK yang sudah digagas beberapa tahun lalu. "Sasaran dari langkah ini adalah pembentukan pemerintahan yang berkapasitas dan akuntabilitas, bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)," urai Subari.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Penambahan empat SKPD yang menjadi zona WBK di lingkungan Pemkot Malang itu ditandatangani oleh Wali Kota Malang Moch Anton dengan empat Kepala SKPD yang disaksikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah hotel di Malang, Rabu.
Keempat SKPD baru yang menjadi zona WBK di lingkungan Pemkot malang itu adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Sedangkan satu SKPD yang sudah menerapkan WBK sekaligus proyek percontohan adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Lebih lanjut, Anton mengatakan kendala penyalahgunaan wewenang masih menjadi masalah penataan reformasi dan birokrasi yang baik di daerah itu.
"Dalam rangka reformasi birokrasi, upaya ini perlu dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan dengan benar dan lurus. Pemerintah ingin membuat komitmen kuat memberantas korupsi melalui penandatanganan zona integritas ini," tegas Anton.
Ia menekankan semua unit kerja di lingkungan Pemkot Malang harus terus mempertahankan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar zona WBK bisa diraih dan terwujud dengan optimal. "Kami ingin agar pemerintahan berjalan akuntable, bersih, sehingga bisa melayani warga dengan baik," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Malang Subari, menhatakan penandatanganan ini merupakan bagian upaya menuju WBK yang sudah digagas beberapa tahun lalu. "Sasaran dari langkah ini adalah pembentukan pemerintahan yang berkapasitas dan akuntabilitas, bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)," urai Subari.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016