Surabaya (Antara Jatim) - Bangunan cagar budaya berupa rumah eks-radio perjuangan Bung Tomo di Jl. Mawar 10-12, Tegalsari, Kota Surabaya, Rabu, disegel Tim Cagar Budaya dan Satpol PP Surabaya, karena melanggar aturan akibat dibongkar sepihak oleh pemiliknya.
"Kami beri garis Satpol PP untuk penyegelan dan tanda silang tentang terjadinya pelanggaran di sini untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan (pembongkaran)," ujar Kasi Program Satpol PP yang juga bertindak selaku PPNS, Bagus Supriadi.
Di sela memimpin penyegelan di Jalan Mawar itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Wiwik Widyawati menegaskan bahwa apa yang terjadi di Jalan Mawar adalah melanggar atau tidak sesuai rekomendasi yang diberikan tim cagar budaya.
"Nanti, akan kita tindak lanjuti dengan proses berikutnya. Saat ini, yang dilakukan oleh Satpol PP adalah menghentikan pelaksanaan pekerjaan," katanya.
Langkah berikutnya, pihaknya akan berkoordinasi agar bangunan cagar budaya ini dilakukan upaya rekonstruksi. "Kami akan share informasi secara update, biarkan kami konsultasi ke dalam," katanya.
Dalam kasus ini, ada rekomendasi dari Tim Cagar Budaya yang dikeluarkan pada 14 Maret 2016 bahwa boleh renovasi karena bangunan ini sudah tua dan ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan yang diusulkan pemohon.
"Namun, kami tidak menyarankan bangunan tersebut dihancurkan, kami tidak menganjurkan itu karena ini type B," katanya.
Menurut dia, renovasi sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 bukan dibongkar atau dirobohkan baru dibangun baru kembali, kecuali roboh, karena faktor alam seperti bencana dan musibah alam lainnya.
"Memperbaiki atau merenovasi diperbolehkan seperti jika memang ada rayap dan lainnya. Kalau bangunan cagar budaya peruntukan tidak ada masalah cotohnya hotel IBIS dan lainnya," ujarnya.
Saat ditanya soal sanksi pidana berupa penjara selama tiga bulan atau denda Rp50 juta sesuai perda 5/2005, Wiwik mengatakan pihaknya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu.
"Yang hari ini kita selaikan dulu di Satpol PP, habis itu kami akan panggil tim cagar budaya dari triwulan untuk turun ke lapangan," katanya.
Sementara itu, Store Manager PT Jayanata, Lilik Wahyuni, yang mendampingi Kadisbudpar Wiwik Widyawati saat penyegelan itu, mengaku dirinya tidak tahu dengan adanya pembongkaran itu.
"Kami belum menyikapi, karena kami memang tidak tahu pembongkaran itu, kami hanya berhubungan dengan penjualan, tidak ada lain," katanya, singkat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Kami beri garis Satpol PP untuk penyegelan dan tanda silang tentang terjadinya pelanggaran di sini untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan (pembongkaran)," ujar Kasi Program Satpol PP yang juga bertindak selaku PPNS, Bagus Supriadi.
Di sela memimpin penyegelan di Jalan Mawar itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Wiwik Widyawati menegaskan bahwa apa yang terjadi di Jalan Mawar adalah melanggar atau tidak sesuai rekomendasi yang diberikan tim cagar budaya.
"Nanti, akan kita tindak lanjuti dengan proses berikutnya. Saat ini, yang dilakukan oleh Satpol PP adalah menghentikan pelaksanaan pekerjaan," katanya.
Langkah berikutnya, pihaknya akan berkoordinasi agar bangunan cagar budaya ini dilakukan upaya rekonstruksi. "Kami akan share informasi secara update, biarkan kami konsultasi ke dalam," katanya.
Dalam kasus ini, ada rekomendasi dari Tim Cagar Budaya yang dikeluarkan pada 14 Maret 2016 bahwa boleh renovasi karena bangunan ini sudah tua dan ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan yang diusulkan pemohon.
"Namun, kami tidak menyarankan bangunan tersebut dihancurkan, kami tidak menganjurkan itu karena ini type B," katanya.
Menurut dia, renovasi sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 bukan dibongkar atau dirobohkan baru dibangun baru kembali, kecuali roboh, karena faktor alam seperti bencana dan musibah alam lainnya.
"Memperbaiki atau merenovasi diperbolehkan seperti jika memang ada rayap dan lainnya. Kalau bangunan cagar budaya peruntukan tidak ada masalah cotohnya hotel IBIS dan lainnya," ujarnya.
Saat ditanya soal sanksi pidana berupa penjara selama tiga bulan atau denda Rp50 juta sesuai perda 5/2005, Wiwik mengatakan pihaknya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu.
"Yang hari ini kita selaikan dulu di Satpol PP, habis itu kami akan panggil tim cagar budaya dari triwulan untuk turun ke lapangan," katanya.
Sementara itu, Store Manager PT Jayanata, Lilik Wahyuni, yang mendampingi Kadisbudpar Wiwik Widyawati saat penyegelan itu, mengaku dirinya tidak tahu dengan adanya pembongkaran itu.
"Kami belum menyikapi, karena kami memang tidak tahu pembongkaran itu, kami hanya berhubungan dengan penjualan, tidak ada lain," katanya, singkat. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016