Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan beberapa inovasi pelayanan publik sebagai bagian upaya penyelenggaraan pemerintah daerah berprestasi salah satunya menggagas inovasi antrean di kecamatan.
Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Eddy Christijanto, di Surabaya, Rabu, mengatakan Pemkot Surabaya juga menyiapkan inovasi antrean di kantor kecamatan seperti halnya antrean di Puskesmas melalui e-healt yang ada di fasilitas e-Kios.
"Ini karena di beberapa kecamatan, ada banyak warga yang antre untuk mengurus pelayanan," katanya.
Eddy menyebut seperti di kecamatan Tambasari, Sawahan, Sukolilo dan Wonokromo, dalam sehari ada 200 hingga 300 warga yang antre. Ada yang mengurus pelayanan kartu keluarga, KTP, surat keterangan domisili, surat nikah, surat keterangan waris atau juga surat keterangan pernyataan belum kawin.
"Kami akan buat antrean di kecamatan melalui pendaftaran di e-Kios dan mobile di aplikasi. Jadi ketika datang di kantor kecamatan, warga sudah terdaftar dan tinggal menunjukkan nomor pendaftaran melalui print e-Kios atau HP. Ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan," katanya.
Menurut dia, inovasi ini sekaligus upaya untuk mempertahankan penghargaan dalam Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD). Awal pekan lalu, lanjut dia, Pemkot Surabaya baru saja menerima penghargaan sebagai yang terbaik dalam Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan predikat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penyerahan piala dan sertifikat penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan diterima Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Senin (25/4).
Terkait EPPD yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Eddy menyebut penilaiannya melibatkan 41 SKPD, 31 kecamatan dan 154 kelurahan dengan 70 indikator penilaian. Salah satunya terkait pelayanan publik.
Adapun tahapan-tahapannya, mulai dari mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui Provinsi Jawa Timur. Kemudian mengikuti seleksi diambil 15 besar untuk dilakukan common sense atau peninjauan lapangan terkait pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai kelurahan, kecamatan, sekolah, puskesmas, SKPD terkait serta prasarana dan sarana yang dibangun.
"Dari semua itu, Pemkot Surabaya mendapat peringkat satu kategori Kota," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Eddy Christijanto, di Surabaya, Rabu, mengatakan Pemkot Surabaya juga menyiapkan inovasi antrean di kantor kecamatan seperti halnya antrean di Puskesmas melalui e-healt yang ada di fasilitas e-Kios.
"Ini karena di beberapa kecamatan, ada banyak warga yang antre untuk mengurus pelayanan," katanya.
Eddy menyebut seperti di kecamatan Tambasari, Sawahan, Sukolilo dan Wonokromo, dalam sehari ada 200 hingga 300 warga yang antre. Ada yang mengurus pelayanan kartu keluarga, KTP, surat keterangan domisili, surat nikah, surat keterangan waris atau juga surat keterangan pernyataan belum kawin.
"Kami akan buat antrean di kecamatan melalui pendaftaran di e-Kios dan mobile di aplikasi. Jadi ketika datang di kantor kecamatan, warga sudah terdaftar dan tinggal menunjukkan nomor pendaftaran melalui print e-Kios atau HP. Ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan," katanya.
Menurut dia, inovasi ini sekaligus upaya untuk mempertahankan penghargaan dalam Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD). Awal pekan lalu, lanjut dia, Pemkot Surabaya baru saja menerima penghargaan sebagai yang terbaik dalam Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan predikat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penyerahan piala dan sertifikat penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan diterima Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Senin (25/4).
Terkait EPPD yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Eddy menyebut penilaiannya melibatkan 41 SKPD, 31 kecamatan dan 154 kelurahan dengan 70 indikator penilaian. Salah satunya terkait pelayanan publik.
Adapun tahapan-tahapannya, mulai dari mengirimkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui Provinsi Jawa Timur. Kemudian mengikuti seleksi diambil 15 besar untuk dilakukan common sense atau peninjauan lapangan terkait pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai kelurahan, kecamatan, sekolah, puskesmas, SKPD terkait serta prasarana dan sarana yang dibangun.
"Dari semua itu, Pemkot Surabaya mendapat peringkat satu kategori Kota," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016