Malang (Antara Jatim) - Wali Kota Malang Moch Anton mengingatkan agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkot setempat tidak main-main dengan penggunaan anggaran, terutama proyek-proyek yang rawan pungutan.
"Pemkot akan mengeluarkan surat edaran (SE) kepada setiap SKPD agar tidak main-main dalam penggunaan anggaran. Kami tidak ingin dalam prosesnya nanti ada penilaian negaif dari publik seperti proyek sebelumnya," kata Anton di Malang, Senin.
Ia mengatakan SE tersebut akan lebih menguatkan agar tidak ada isu potongan berapa persen dan segala macam, sehingga semua transpasran. Nantinya, setiap tahapan, mulai lelang hingga proses pengerjaan, akan didampingi konsultan, baik dari kalangan akademisi maupun kepolisian.
Beberapa proyek mercusuar dengan anggaran puluhan miliar rupiah itu diprediksi akan menyisakan anggaran atau sisa lebih anggaran (silpa) pada APBD 2016, karena ketiga proyek tesrebut saat ini masih dalam tahapan persiapan lelang yang membutuhkan waktu sekitar tiga buan ke depan.
Tiga Proyek besar Pemkot Malang yang dianggarkan dalam APBD 2016 itu adalah Islamic Center, Jembatan Kedungkandang dan pengerjaan gorong-gorong sistem Jacking di Jalan Bondowoso hingga Jalan Tidar.
"Ketiga proyek tersebut pembangunannya menggunakan sistem multiyears dan memang berpotensi terjadi Silpa cukup besar, namun hal itu tidak menjadi masalah serius. Sebab, prosesnya sampai tiga tahun ke depan dan tidak ditentukan waktu serta bulannya, itulah keunggulannya," kata Anton.
Ia menambahkan jika kemungkinan tahun ini ada sisa anggaran pada proyek tersebut, bisa langsung digunakan untuk tahun berikutnya. "Sistem multiyears ini kan berjalan terus sampai waktu yang ditentukan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPBB Kota Malang Dr Djarot Eddy Sulistyono mengaku optimistis pekerjaan fisik tiga proyek itu selesai sesuai target. "Sekarang sudah proses DED dan tahap lelang fisik," katanya.
Menurut Djarot, dalam hal teknis pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat, jika ketersediaan alat berat dan bahannya sudah mencukupi. "Kalau pekerjaan teknis tidak ada masalah dan bisa dipercepat, dan yang membuat proyek itu lamban (molor) kan masalah sosialnya, seperti pembebasan lahan," urainya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pemkot akan mengeluarkan surat edaran (SE) kepada setiap SKPD agar tidak main-main dalam penggunaan anggaran. Kami tidak ingin dalam prosesnya nanti ada penilaian negaif dari publik seperti proyek sebelumnya," kata Anton di Malang, Senin.
Ia mengatakan SE tersebut akan lebih menguatkan agar tidak ada isu potongan berapa persen dan segala macam, sehingga semua transpasran. Nantinya, setiap tahapan, mulai lelang hingga proses pengerjaan, akan didampingi konsultan, baik dari kalangan akademisi maupun kepolisian.
Beberapa proyek mercusuar dengan anggaran puluhan miliar rupiah itu diprediksi akan menyisakan anggaran atau sisa lebih anggaran (silpa) pada APBD 2016, karena ketiga proyek tesrebut saat ini masih dalam tahapan persiapan lelang yang membutuhkan waktu sekitar tiga buan ke depan.
Tiga Proyek besar Pemkot Malang yang dianggarkan dalam APBD 2016 itu adalah Islamic Center, Jembatan Kedungkandang dan pengerjaan gorong-gorong sistem Jacking di Jalan Bondowoso hingga Jalan Tidar.
"Ketiga proyek tersebut pembangunannya menggunakan sistem multiyears dan memang berpotensi terjadi Silpa cukup besar, namun hal itu tidak menjadi masalah serius. Sebab, prosesnya sampai tiga tahun ke depan dan tidak ditentukan waktu serta bulannya, itulah keunggulannya," kata Anton.
Ia menambahkan jika kemungkinan tahun ini ada sisa anggaran pada proyek tersebut, bisa langsung digunakan untuk tahun berikutnya. "Sistem multiyears ini kan berjalan terus sampai waktu yang ditentukan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPBB Kota Malang Dr Djarot Eddy Sulistyono mengaku optimistis pekerjaan fisik tiga proyek itu selesai sesuai target. "Sekarang sudah proses DED dan tahap lelang fisik," katanya.
Menurut Djarot, dalam hal teknis pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat, jika ketersediaan alat berat dan bahannya sudah mencukupi. "Kalau pekerjaan teknis tidak ada masalah dan bisa dipercepat, dan yang membuat proyek itu lamban (molor) kan masalah sosialnya, seperti pembebasan lahan," urainya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016