Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry
Mursyidan Baldan memuji tata ruang wilayah Jawa Timur yang konsisten
terhadap yang direncanakan dan dilakukan.
"Di provinsi ini, semua lahan dan tanah ada manfaatnya. Ini bukti
konsistensi gubernur dalam merumuskan kebijakan tata ruang dengan
pelaksanannya sama," ujarnya di sela Peresmian Galeri Tata Ruang dan
Pertanahan di Gedung Bappeda Jatim di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, tata ruang wilayah merupakan hal penting dalam proses
pembangunan dan mempunyai nilai dasar dalam mengambil kebijakan di
kementerian.
Selain itu, lanjut dia, tata ruang merupakan sebuah harmoni luar
biasa untuk menjaga keseimbangan antara alam dan kecerdasan manusia.
"Jangan dilupakan bahwa Bappeda mempunyai peran penting dalam
mewujudkan tata ruang sesuai perencanaan yang telah diambil," ucap
menteri yang juga politisi asal Partai NasDem tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan bahwa di 38
pemkot/pemkab se-Jatim telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
menjadi Peraturan Daerah.
Kesiapan Jatim dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang, kata dia, pihaknya telah menetapkan Peraturan Gubernur Jatim
Nomor 80 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala
Regional di Jatim.
"Hal tersebut sebagai pedoman izin pemanfaatan ruang, khususnya di
kawasan pengendalian ketat di Jatim," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Sedangkan, terkait galeri tata ruang dan pertanahan yang baru
diresmikan, mantan Sekdaprov Jatim itu berharap menjadi pusat
perencanaan dan sistem informasi pembangunan sekaligus wadah sosialisasi
kepada masyarakat tentang kebijakan penataan ruang dan pertanahan di
Jatim.
"Terlebih terdapat cara yang lebih interaktif dan canggih dengan menggunkan sarana multimedia," katanya.
Tidak itu saja, galeri tata ruang dan pertanahan diharapkan dapat
menjadi pusat informasi yng memberikan pembelajaran kepada seluruh
pemangku kebijakan pembangunan.
"Termasuk bagi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,
yakni sebagai bentuk peningkatan pembinaan teknis penataan ruang serta
meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Mursyidan Baldan memuji tata ruang wilayah Jawa Timur yang konsisten
terhadap yang direncanakan dan dilakukan.
"Di provinsi ini, semua lahan dan tanah ada manfaatnya. Ini bukti
konsistensi gubernur dalam merumuskan kebijakan tata ruang dengan
pelaksanannya sama," ujarnya di sela Peresmian Galeri Tata Ruang dan
Pertanahan di Gedung Bappeda Jatim di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, tata ruang wilayah merupakan hal penting dalam proses
pembangunan dan mempunyai nilai dasar dalam mengambil kebijakan di
kementerian.
Selain itu, lanjut dia, tata ruang merupakan sebuah harmoni luar
biasa untuk menjaga keseimbangan antara alam dan kecerdasan manusia.
"Jangan dilupakan bahwa Bappeda mempunyai peran penting dalam
mewujudkan tata ruang sesuai perencanaan yang telah diambil," ucap
menteri yang juga politisi asal Partai NasDem tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan bahwa di 38
pemkot/pemkab se-Jatim telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
menjadi Peraturan Daerah.
Kesiapan Jatim dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang, kata dia, pihaknya telah menetapkan Peraturan Gubernur Jatim
Nomor 80 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala
Regional di Jatim.
"Hal tersebut sebagai pedoman izin pemanfaatan ruang, khususnya di
kawasan pengendalian ketat di Jatim," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Sedangkan, terkait galeri tata ruang dan pertanahan yang baru
diresmikan, mantan Sekdaprov Jatim itu berharap menjadi pusat
perencanaan dan sistem informasi pembangunan sekaligus wadah sosialisasi
kepada masyarakat tentang kebijakan penataan ruang dan pertanahan di
Jatim.
"Terlebih terdapat cara yang lebih interaktif dan canggih dengan menggunkan sarana multimedia," katanya.
Tidak itu saja, galeri tata ruang dan pertanahan diharapkan dapat
menjadi pusat informasi yng memberikan pembelajaran kepada seluruh
pemangku kebijakan pembangunan.
"Termasuk bagi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,
yakni sebagai bentuk peningkatan pembinaan teknis penataan ruang serta
meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah," katanya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016