PBB, (Antara/Reuters) - PBB mempertimbangkan sejumlah langkah baru untuk menuntaskan pelecehan seksual oleh penjaga perdamaian, termasuk pengadilan setempat dan pencatatan rincian pribadi untuk mempermudah mengenali pelaku, kata pejabat PBB pada Rabu.
Dalam beberapa tahun belakangan, badan dunia itu mendapatkan sejumlah tuduhan terkait penyelewengan oleh pasukan perdamaiannya, terutama di Republik Afrika Tengah (CAR).
Pada Desember, kelompok pemantau mandiri menuduh PBB beserta sejumlah badannya melakukan penyalahgunaan terkait pelecehan seksual anak-anak oleh pasukan asing di CAR pada 2013 dan 2014.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan, salah satu masalahnya adalah bahwa negara penyumbang pasukan PBB itu yang memiliki hak mengadili tentaranya, yang dituduh melakukan pelecehan. Ketika pengadilan demikian dilakukan, kelompok itu mengatakan, kegiatan itu seringkali dilakukan secara tertutup dan sangat sulit mengikuti hasil dan hukuman yang dijatuhkan, jika ada.
Saat berbicara kepada sekelompok kecil wartawan, pejabat tinggi PBB mengatakan bahwa PBB ingin menangani permasalahan tersebut.
Salah satu gagasannya adalah "kapanpun terdapat sebuah kasus yang muncul, maka akan segera diadakan pengadilan, bukan dipulangkan ke negara asal untuk diadili secara rahasia, namun dilakukan secara terbuka di negara tempat kejadian itu dilakukan," pejabat itu mengatakan tanpa menyebutkan namanya.
Dia menambahkan, "Kami mungkin akan memberlakukan pendaftaran DNA dari setiap anggota penjaga perdamaian saat mereka melakukan misinya."(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Dalam beberapa tahun belakangan, badan dunia itu mendapatkan sejumlah tuduhan terkait penyelewengan oleh pasukan perdamaiannya, terutama di Republik Afrika Tengah (CAR).
Pada Desember, kelompok pemantau mandiri menuduh PBB beserta sejumlah badannya melakukan penyalahgunaan terkait pelecehan seksual anak-anak oleh pasukan asing di CAR pada 2013 dan 2014.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan, salah satu masalahnya adalah bahwa negara penyumbang pasukan PBB itu yang memiliki hak mengadili tentaranya, yang dituduh melakukan pelecehan. Ketika pengadilan demikian dilakukan, kelompok itu mengatakan, kegiatan itu seringkali dilakukan secara tertutup dan sangat sulit mengikuti hasil dan hukuman yang dijatuhkan, jika ada.
Saat berbicara kepada sekelompok kecil wartawan, pejabat tinggi PBB mengatakan bahwa PBB ingin menangani permasalahan tersebut.
Salah satu gagasannya adalah "kapanpun terdapat sebuah kasus yang muncul, maka akan segera diadakan pengadilan, bukan dipulangkan ke negara asal untuk diadili secara rahasia, namun dilakukan secara terbuka di negara tempat kejadian itu dilakukan," pejabat itu mengatakan tanpa menyebutkan namanya.
Dia menambahkan, "Kami mungkin akan memberlakukan pendaftaran DNA dari setiap anggota penjaga perdamaian saat mereka melakukan misinya."(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016