Trenggalek (Antara Jatim) - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mendesak pemerintah daerah setempat agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan antarkawasan pesisir yang menjadi sabuk perekonomian daerah-daerah terpencil.
"Pembangunan daerah terpencil, khususnya lintaspesisir Trenggalek, sejauh ini belum ada pemerataan," kata Ketua Apdesi Trenggalek, Puryono di Trenggalek, Kamis.
Puryono yang juga Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan tersebut mencontohkan kondisi infrastruktur jalan lintaspesisir yang menghubungkan antara Kecamatan Munjungan dengan Panggul.
Sejak dibangun jalan aspal sekitar 20 tahun silam, hingga saat ini belum tersentuh pengawasan.
Akibatnya, kata dia, kondisi jalan rusak parah. Dengan kontur medan yang berbukit dengan tanjakan dan turunan curam, jalur yang melewati tiga desa pedalaman itu sulit dilalui kendaraan biasa.
Kalaupun bisa, lanjut dia, kendaraan harus berjalan sangat pelan dan hati-hati.
"Berulangkali diusulkan untuk diperbaiki, tapi berulangkali pula diabaikan. Kami benar-benar prihatin dengan kebijakan daerah yang masih diskriminatif dalam melakukan kegiatan pembangunan," imbuh Puryono.
Padahal, kata dia, warga yang ada di pedalaman Munjungan-Panggul juga warga Trenggalek.
Kendati jumlah penduduk tidak sepadat di dataran, lanjut dia, warga di pedalaman pesisir itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menikmati "buah" pembangunan yang bersumber dari hasil pungutan pajak rakyat.
Jangan hanya warga dataran seperti Munjungan, Masaran, Karangturi yang selalu mendapat kue pembangunan, kata dia.
"Saya saja sebagai Kades Karangturi sampai malu, dan memilih tidak mengajukan usulan pembangunan apapun bagi infrastruktur Desa Karangturi. Biar jatah Munjungan dialokasikan untuk daerah yang selama ini tidak kebagian, seperti Desa Ngulungkulon, Sobo, dan Ngulungwetan," ucap Puryono dengan nada tinggi.
Jalur Munjungan-Panggul yang melalui pesisir selatan Trenggalek memiliki jarak sekitar 30 kilometer.
Kondisi jalan yang dulunya diaspal tersebut saat ini rusak parah sehingga tidak ada lagi bekas aspal dan hanya menyisakan susunan batu yang terjal dan tajam.
Menurut Puryono, dalam struktur APBD 2015 lalu alokasi anggaran yang dikucurkan untuk perbaikan jalan Munjungan-Panggul hanya Rp450 juta.
"Dengan jalur sepanjang 30-an kilometer yang rusak, nominal itu terlalu kecil. Paling hanya bisa digunakan untuk membangun jalan rabat sepanjang 350-an meter dengan spesifikasi ketebalan standar jalan rabat," ujar Puryono.
Selain jalur Munjungan-Panggul, kondisi jalan lintaskawasan pesisir yang rusak parah juga terpantau di jalan penghubung antara Kecamatan Munjungan dengan Watulimo.
Kerusakan dijalur itu bahkan lebih parah karena beberapa titik jalan aspal sudah hilang dan berubah menyerupai alur sungai sepanjang 2-3 kilometer.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pembangunan daerah terpencil, khususnya lintaspesisir Trenggalek, sejauh ini belum ada pemerataan," kata Ketua Apdesi Trenggalek, Puryono di Trenggalek, Kamis.
Puryono yang juga Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan tersebut mencontohkan kondisi infrastruktur jalan lintaspesisir yang menghubungkan antara Kecamatan Munjungan dengan Panggul.
Sejak dibangun jalan aspal sekitar 20 tahun silam, hingga saat ini belum tersentuh pengawasan.
Akibatnya, kata dia, kondisi jalan rusak parah. Dengan kontur medan yang berbukit dengan tanjakan dan turunan curam, jalur yang melewati tiga desa pedalaman itu sulit dilalui kendaraan biasa.
Kalaupun bisa, lanjut dia, kendaraan harus berjalan sangat pelan dan hati-hati.
"Berulangkali diusulkan untuk diperbaiki, tapi berulangkali pula diabaikan. Kami benar-benar prihatin dengan kebijakan daerah yang masih diskriminatif dalam melakukan kegiatan pembangunan," imbuh Puryono.
Padahal, kata dia, warga yang ada di pedalaman Munjungan-Panggul juga warga Trenggalek.
Kendati jumlah penduduk tidak sepadat di dataran, lanjut dia, warga di pedalaman pesisir itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menikmati "buah" pembangunan yang bersumber dari hasil pungutan pajak rakyat.
Jangan hanya warga dataran seperti Munjungan, Masaran, Karangturi yang selalu mendapat kue pembangunan, kata dia.
"Saya saja sebagai Kades Karangturi sampai malu, dan memilih tidak mengajukan usulan pembangunan apapun bagi infrastruktur Desa Karangturi. Biar jatah Munjungan dialokasikan untuk daerah yang selama ini tidak kebagian, seperti Desa Ngulungkulon, Sobo, dan Ngulungwetan," ucap Puryono dengan nada tinggi.
Jalur Munjungan-Panggul yang melalui pesisir selatan Trenggalek memiliki jarak sekitar 30 kilometer.
Kondisi jalan yang dulunya diaspal tersebut saat ini rusak parah sehingga tidak ada lagi bekas aspal dan hanya menyisakan susunan batu yang terjal dan tajam.
Menurut Puryono, dalam struktur APBD 2015 lalu alokasi anggaran yang dikucurkan untuk perbaikan jalan Munjungan-Panggul hanya Rp450 juta.
"Dengan jalur sepanjang 30-an kilometer yang rusak, nominal itu terlalu kecil. Paling hanya bisa digunakan untuk membangun jalan rabat sepanjang 350-an meter dengan spesifikasi ketebalan standar jalan rabat," ujar Puryono.
Selain jalur Munjungan-Panggul, kondisi jalan lintaskawasan pesisir yang rusak parah juga terpantau di jalan penghubung antara Kecamatan Munjungan dengan Watulimo.
Kerusakan dijalur itu bahkan lebih parah karena beberapa titik jalan aspal sudah hilang dan berubah menyerupai alur sungai sepanjang 2-3 kilometer.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016