Surabaya, (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) saat ini tidak akan gratis lagi seiring pengambilalihan kewenangan dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi.
"Memang tidak gratis karena pendidikan itu harus menyeluruh, rata dan adil. Kalau satu daerah tidak gratis maka lainnya harus sama," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis.
Pengambilalihan ini merupakan amanat Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pengambilalihan diperkirakan mulai April 2016 dan dilaksanakan mulai awal tahun depan.
Saat ini, kata dia, Pemprov Jatim melakukan inventarisasi, upaya pengambilalihan aset, termasuk berbagai persiapan dengan melakukan tes khusus (assessment) bagi seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Jatim.
"Tes dilakukan untuk memastikan kualitas kepemimpinan dari seluruh kepala sekolah sehingga seluruhnya bisa menjadi sekolah unggulan," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
idak hanya aset, nantinya sekitar 30 ribu guru PNS SMA/SMK/LB se-Jatim akan beralih ke provinsi.
Kendati demikian, peluang untuk SMA/SMK gratis sebenarnya masih ada asalkan kabupaten/kota tetap menganggarkan APBD-nya.
Semisal, lanjut dia, Kota Surabaya jika tetap ingin gratis maka harus menganggarkan APBD untuk warganya sendiri yang bisa dimasukkan dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rahman memastikan telah siap mengelola seluruh SMA/SMK, salah satunya telah mengumpulkan sebanyak 650 kepala sekolah untuk dilakukan tes ulang kompetensinya.
Kompetensi yang akan diukur meliputi kemampuan berpikir, kemampuan mengelola, kemampuan dalam kepemimpinan, serta kemampuan dalam kewirausahaan.
Tidak itu saja, pihaknya juga segera membangun semacam UPT di setiap kabupaten/kota yang nantinya berfungsi mengawasi dan memantau seluruh SMA/SMK di wilayah itu.
Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah SMK di Jatim sebanyak 1.644 unit dan SMA sebanyak 1.200-an unit.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Memang tidak gratis karena pendidikan itu harus menyeluruh, rata dan adil. Kalau satu daerah tidak gratis maka lainnya harus sama," ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis.
Pengambilalihan ini merupakan amanat Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pengambilalihan diperkirakan mulai April 2016 dan dilaksanakan mulai awal tahun depan.
Saat ini, kata dia, Pemprov Jatim melakukan inventarisasi, upaya pengambilalihan aset, termasuk berbagai persiapan dengan melakukan tes khusus (assessment) bagi seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Jatim.
"Tes dilakukan untuk memastikan kualitas kepemimpinan dari seluruh kepala sekolah sehingga seluruhnya bisa menjadi sekolah unggulan," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
idak hanya aset, nantinya sekitar 30 ribu guru PNS SMA/SMK/LB se-Jatim akan beralih ke provinsi.
Kendati demikian, peluang untuk SMA/SMK gratis sebenarnya masih ada asalkan kabupaten/kota tetap menganggarkan APBD-nya.
Semisal, lanjut dia, Kota Surabaya jika tetap ingin gratis maka harus menganggarkan APBD untuk warganya sendiri yang bisa dimasukkan dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rahman memastikan telah siap mengelola seluruh SMA/SMK, salah satunya telah mengumpulkan sebanyak 650 kepala sekolah untuk dilakukan tes ulang kompetensinya.
Kompetensi yang akan diukur meliputi kemampuan berpikir, kemampuan mengelola, kemampuan dalam kepemimpinan, serta kemampuan dalam kewirausahaan.
Tidak itu saja, pihaknya juga segera membangun semacam UPT di setiap kabupaten/kota yang nantinya berfungsi mengawasi dan memantau seluruh SMA/SMK di wilayah itu.
Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah SMK di Jatim sebanyak 1.644 unit dan SMA sebanyak 1.200-an unit.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016