Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta polisi mengusut inisiator yang mengajak ratusan masyarakat untuk bergabung menjadi pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), termasuk mendalami informasi terkait aliran uang yang disetorkan.
"Inisiatornya jangan angkat tangan dan malah menyalahkan pemerintah. Polisi harus mengecek benar kalau memang ada uang yang harus disetor, kemana uang itu berjalan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, para pengikut gerakan Gafatar tersebut merupakan korban yang harus segera ditolong agar tidak lagi bergabung dan hidup bersama masyarakat pada umumnya.
Bahkan, lanjut dia, berdasarkan informasi dari Pembantu Rektor III Universitas Negeri Jember, Prof. Saleh, para pengikut Gafatar terlebih dahulu diberi segelas air putih yang diminta untuk diminumnya.
"Saat pertemuan rektor di Universitas Negeri Surabaya beberapa waktu lalu, Prof. Saleh mengatakan kalau mereka diberi air minum. para pengikutnya itu mayoritas berkecukupan serta berpendidikan tinggi," ucapnya.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu berharap polisi bergerak dan menemukan aktor intelektual gerakan ini agar tak terulang kejadian serupa di kemudian hari.
Sementara itu, terkait lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan sementara mantan anggota Gafatar asal Jatim yang dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat, pihaknya mengakui semua fasilitas sudah disiapkan.
Mantan Sekdaprov Jatim itu mengatakan, gedung transit milik Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan tersebut lokasinya strategis dan memiliki 500 kamar yang layak.
"Sudah siap semua dan mantan anggota Gafatar akan tinggal di sana selama beberapa hari. Kami belum memastikan waktunya karena akan didata, dibina dan disadarkan agar kembali ke jalan lurus," katanya.
Selain itu, Pemprov Jatim saat ini masih meminta kepada Kementerian Sosial RI agar 315 orang mantan anggota Gafatar asal Jatim langsung dipulangkan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tanpa berhenti terlebih dahulu ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
"Tahap awal sesuai nama dan alamat terdapat 315 orang, nanti ada lagi menyusul 194 orang. Setelah didata, mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing dengan fasilitas dari pemerintah. Kepala daerah harus tanggap dan turun langsung," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Inisiatornya jangan angkat tangan dan malah menyalahkan pemerintah. Polisi harus mengecek benar kalau memang ada uang yang harus disetor, kemana uang itu berjalan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, para pengikut gerakan Gafatar tersebut merupakan korban yang harus segera ditolong agar tidak lagi bergabung dan hidup bersama masyarakat pada umumnya.
Bahkan, lanjut dia, berdasarkan informasi dari Pembantu Rektor III Universitas Negeri Jember, Prof. Saleh, para pengikut Gafatar terlebih dahulu diberi segelas air putih yang diminta untuk diminumnya.
"Saat pertemuan rektor di Universitas Negeri Surabaya beberapa waktu lalu, Prof. Saleh mengatakan kalau mereka diberi air minum. para pengikutnya itu mayoritas berkecukupan serta berpendidikan tinggi," ucapnya.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu berharap polisi bergerak dan menemukan aktor intelektual gerakan ini agar tak terulang kejadian serupa di kemudian hari.
Sementara itu, terkait lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan sementara mantan anggota Gafatar asal Jatim yang dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat, pihaknya mengakui semua fasilitas sudah disiapkan.
Mantan Sekdaprov Jatim itu mengatakan, gedung transit milik Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan tersebut lokasinya strategis dan memiliki 500 kamar yang layak.
"Sudah siap semua dan mantan anggota Gafatar akan tinggal di sana selama beberapa hari. Kami belum memastikan waktunya karena akan didata, dibina dan disadarkan agar kembali ke jalan lurus," katanya.
Selain itu, Pemprov Jatim saat ini masih meminta kepada Kementerian Sosial RI agar 315 orang mantan anggota Gafatar asal Jatim langsung dipulangkan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tanpa berhenti terlebih dahulu ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
"Tahap awal sesuai nama dan alamat terdapat 315 orang, nanti ada lagi menyusul 194 orang. Setelah didata, mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing dengan fasilitas dari pemerintah. Kepala daerah harus tanggap dan turun langsung," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016