Surabaya (Antara Jatim) - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur siap memberikan pencerahan untuk mengantisipasi masuk dan berkembangnya aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dengan memberikan informasi benar ke masyarakat.
"Tokoh agama dan masyarakat dari Muhammadiyah akan melakukan pencerahan dengan memberikan informasi benar," ujar Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, masyarakat harus mencermati perilaku yang dilakukan pengikut Gafatar agar tidak terjebak dengan upaya atau promosi mengajak masuk alirannya.
Muhammadiyah, kata dia, sudah mendengar aliran ini sejak tiga tahun lalu, dan menegaskan jika ajaran Gafatar sebagaimana terpublikasi maka aliran tersebut dinilai menyimpang dari Islam.
"Kalau aliran ini mengajarkan Shalat dan Puasa belum wajib maka menyimpang dari Islam. Tapi tetap penindakannya harus tetap bijak," ucap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tersebut.
Disinggung perlu atau tidaknya Muhammadiyah mendirikan posko "crisis centre" sebagai lokasi pengaduan warga yang kehilangan anggota keluarga, pihaknya menyatakan belum perlu karena sudah ada aparat yang berwenang.
Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Ketua Umum Front Anti Aliran Sesat (FAAS) Habib Achmad Zein Alkaf menegaskan pemerintah harus tegas dan tidak ragu-ragu melarang aliran Gafatar berkembang di Indonesia.
Ulama yang juga Dewan Pakar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim tersebut mengaku aliran Gafatar dikatakan sesat karena tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir.
"Aliran dikatakan sesat itu jika ajarannya tidak sesuai dan bertentangan dengan Al Quran dan Hadist. Setelah dikaji, Gafatar memang banyak tidak sesuai, seperti belum mewajibkan shalat dan puasa, serta syahadatnya yang berbeda," katanya.
Ia juga meminta Gubernur dan Forpimda Jatim untuk mengetahui seluk-beluk Gafatar agar bertanya kepada MUI Jatim serta tidak ragu-ragu mengeluarkan kebijakan larangan berkembangnya Gafatar di Jatim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Tokoh agama dan masyarakat dari Muhammadiyah akan melakukan pencerahan dengan memberikan informasi benar," ujar Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid kepada wartawan di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, masyarakat harus mencermati perilaku yang dilakukan pengikut Gafatar agar tidak terjebak dengan upaya atau promosi mengajak masuk alirannya.
Muhammadiyah, kata dia, sudah mendengar aliran ini sejak tiga tahun lalu, dan menegaskan jika ajaran Gafatar sebagaimana terpublikasi maka aliran tersebut dinilai menyimpang dari Islam.
"Kalau aliran ini mengajarkan Shalat dan Puasa belum wajib maka menyimpang dari Islam. Tapi tetap penindakannya harus tetap bijak," ucap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tersebut.
Disinggung perlu atau tidaknya Muhammadiyah mendirikan posko "crisis centre" sebagai lokasi pengaduan warga yang kehilangan anggota keluarga, pihaknya menyatakan belum perlu karena sudah ada aparat yang berwenang.
Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Ketua Umum Front Anti Aliran Sesat (FAAS) Habib Achmad Zein Alkaf menegaskan pemerintah harus tegas dan tidak ragu-ragu melarang aliran Gafatar berkembang di Indonesia.
Ulama yang juga Dewan Pakar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim tersebut mengaku aliran Gafatar dikatakan sesat karena tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir.
"Aliran dikatakan sesat itu jika ajarannya tidak sesuai dan bertentangan dengan Al Quran dan Hadist. Setelah dikaji, Gafatar memang banyak tidak sesuai, seperti belum mewajibkan shalat dan puasa, serta syahadatnya yang berbeda," katanya.
Ia juga meminta Gubernur dan Forpimda Jatim untuk mengetahui seluk-beluk Gafatar agar bertanya kepada MUI Jatim serta tidak ragu-ragu mengeluarkan kebijakan larangan berkembangnya Gafatar di Jatim. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016