D0130116001518 13-JAN-16 PLK SBY
MENPAN: PEMERINTAH SIAPKAN TIGA TAHAPAN REFORMASI BIROKRASI
Oleh Zumrotun Solichah
Jember (Antara Jatim) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah berkomitmen menyiapkan tiga tahapan untuk melakukan reformasi birokrasi.
"Komitmen pemerintah diimplementasikan dalam tiga tahapan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan sampai tahun 2024," katanya di hadapan sivitas akademika Universitas Jember, Jawa Timur, di Gedung Soetardjo kampus setempat, Rabu.
Menteri Yuddy Chrisnandi menyampaikan kuliah umum mengenai reformasi birokrasi di kampus itu.
"Tahapan pertama adalah reformasi birokrasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," katanya.
Tahapan kedua, reformasi birokrasi yang diisi dengan meluruskan praktik-praktik birokrasi yang tidak sesuai aturan, yang dilaksanakan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2014.
"Tahapan ketiga ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara. Pemerintah menginginkan birokrasi yang berbasiskan pada kompetensi, sehingga harus ada standar kompetensi bagi aparatur negara, maka lahirlah undang-undang itu," tuturnya.
Menteri asal Partai Hanura itu mencontohkan pengisian jabatan eselon I dan II tidak bisa asal tunjuk saja karena ada prosedur yang harus dilewati.
Begitu pula dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil yang mulai menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga meminimalkan terjadinya KKN.
"Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan hasil akhirnya adalah makin baiknya pelayanan publik yang diberikan oleh para aparatur negara. Membaiknya pelayanan publik di semua bidang akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan daya saing bangsa," tegasnya.
Pada tahun 2025, ia berharap birokrasi akan diisi oleh orang-orang yang tidak hanya kompeten di bidangnya, namun juga brilian, visioner, berjiwa wirausaha, dan inovatif.
"Dengan reformasi birokrasi yang baik, kita ingin indeks daya saing kita pada periode tahun 2014-2015 menduduki peringkat 34 dari 144 negara, akan naik ke peringkat 24 atau bahkan 14," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
MENPAN: PEMERINTAH SIAPKAN TIGA TAHAPAN REFORMASI BIROKRASI
Oleh Zumrotun Solichah
Jember (Antara Jatim) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah berkomitmen menyiapkan tiga tahapan untuk melakukan reformasi birokrasi.
"Komitmen pemerintah diimplementasikan dalam tiga tahapan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan sampai tahun 2024," katanya di hadapan sivitas akademika Universitas Jember, Jawa Timur, di Gedung Soetardjo kampus setempat, Rabu.
Menteri Yuddy Chrisnandi menyampaikan kuliah umum mengenai reformasi birokrasi di kampus itu.
"Tahapan pertama adalah reformasi birokrasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," katanya.
Tahapan kedua, reformasi birokrasi yang diisi dengan meluruskan praktik-praktik birokrasi yang tidak sesuai aturan, yang dilaksanakan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2014.
"Tahapan ketiga ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara. Pemerintah menginginkan birokrasi yang berbasiskan pada kompetensi, sehingga harus ada standar kompetensi bagi aparatur negara, maka lahirlah undang-undang itu," tuturnya.
Menteri asal Partai Hanura itu mencontohkan pengisian jabatan eselon I dan II tidak bisa asal tunjuk saja karena ada prosedur yang harus dilewati.
Begitu pula dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil yang mulai menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga meminimalkan terjadinya KKN.
"Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan hasil akhirnya adalah makin baiknya pelayanan publik yang diberikan oleh para aparatur negara. Membaiknya pelayanan publik di semua bidang akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan daya saing bangsa," tegasnya.
Pada tahun 2025, ia berharap birokrasi akan diisi oleh orang-orang yang tidak hanya kompeten di bidangnya, namun juga brilian, visioner, berjiwa wirausaha, dan inovatif.
"Dengan reformasi birokrasi yang baik, kita ingin indeks daya saing kita pada periode tahun 2014-2015 menduduki peringkat 34 dari 144 negara, akan naik ke peringkat 24 atau bahkan 14," katanya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016