Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan mempercepat kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan, karena kasus pertambangan sudah terjadi dua kali yakni Selok Awar-Awar (Lumajang) dan Tumpang Pitu Banyuwangi.
"Kami sudah lama memprediksi bahwa masalah tambang itu akan menimbulkan
konflik sosial, karena itu kami membentuk Pansus Tambang, tapi kami
tidak menyangka akan cepat mencuat," kata Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, di Surabaya, Minggu.
Di sela menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Pelajar NU (IPNU) Jatim periode 2015-2018 yang dirangkai dengan Deklarasi Pelajar Anti-Radikalisme dan Anti-Narkoba di Gedung PWNU Jatim itu, ia menyatakan Pansus Tambang DPRD Jatim dibentuk merujuk UU Nomor 23 Tahun 2015 yang memberi waktu dua tahun ke provinsi/kabupaten/kota.
"Dalam UU baru itu, masalah tambang yang dulunya diatur pusat (pemerintah pusat) itu akan diserahkan ke provinsi untuk izin dan tata ruang diserahkan ke kabupaten/kota, sehingga tidak ada perbedaan kebijakan, tapi kita punya waktu dua tahun (2015-2017)," katanya.
Namun, kasus Lumajang (26/9/2015) mendorong pihaknya untuk lebih menyeriusi soal itu. "Kita sudah memprediksi suatu saat akan timbul konflik. Cuma karena tambang se-Jatim yang dibahas, maka 'speed' pelan. Ketika (konflik tambang) Lumajang pecah, ya 'speed' pansus dipercepat," katanya.
Bahkan, ketika rusuh tambang emas di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, juga terjadi (25/11/2015), maka Pansus Tambang langsung memasukkan masalah itu untuk dibahas bersamaan dengan pembahasan konflik tambang di Lumajang.
"Soal bagaimana pembahasannya, tanya sama pansus. Yang jelas, semua pihak yang terkait dengan tambang Lumajang dan Banyuwangi akan dimintai penjelasan," kata kakak Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar itu.
Dalam orasi di hadapan ratusan pengurus IPNU se-Jatim, Abdul Halim Iskandar, menegaskan bahwa pelajar harus menjauhi politik praktis, kecuali politik kebangsaan, karena mereka belum masanya berpolitik praktis, karena itu DPRD siap mendukung kerja sama IPNU Jatim dengan Dinas Pendidikan Jatim dan BNN Jatim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami sudah lama memprediksi bahwa masalah tambang itu akan menimbulkan
konflik sosial, karena itu kami membentuk Pansus Tambang, tapi kami
tidak menyangka akan cepat mencuat," kata Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, di Surabaya, Minggu.
Di sela menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Pelajar NU (IPNU) Jatim periode 2015-2018 yang dirangkai dengan Deklarasi Pelajar Anti-Radikalisme dan Anti-Narkoba di Gedung PWNU Jatim itu, ia menyatakan Pansus Tambang DPRD Jatim dibentuk merujuk UU Nomor 23 Tahun 2015 yang memberi waktu dua tahun ke provinsi/kabupaten/kota.
"Dalam UU baru itu, masalah tambang yang dulunya diatur pusat (pemerintah pusat) itu akan diserahkan ke provinsi untuk izin dan tata ruang diserahkan ke kabupaten/kota, sehingga tidak ada perbedaan kebijakan, tapi kita punya waktu dua tahun (2015-2017)," katanya.
Namun, kasus Lumajang (26/9/2015) mendorong pihaknya untuk lebih menyeriusi soal itu. "Kita sudah memprediksi suatu saat akan timbul konflik. Cuma karena tambang se-Jatim yang dibahas, maka 'speed' pelan. Ketika (konflik tambang) Lumajang pecah, ya 'speed' pansus dipercepat," katanya.
Bahkan, ketika rusuh tambang emas di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, juga terjadi (25/11/2015), maka Pansus Tambang langsung memasukkan masalah itu untuk dibahas bersamaan dengan pembahasan konflik tambang di Lumajang.
"Soal bagaimana pembahasannya, tanya sama pansus. Yang jelas, semua pihak yang terkait dengan tambang Lumajang dan Banyuwangi akan dimintai penjelasan," kata kakak Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar itu.
Dalam orasi di hadapan ratusan pengurus IPNU se-Jatim, Abdul Halim Iskandar, menegaskan bahwa pelajar harus menjauhi politik praktis, kecuali politik kebangsaan, karena mereka belum masanya berpolitik praktis, karena itu DPRD siap mendukung kerja sama IPNU Jatim dengan Dinas Pendidikan Jatim dan BNN Jatim. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015