Tulungagung (Antara Jatim) - Pemprov Jatim berencana mengucurkan bantuan Rp1,7 triliun yang dialokasikan dalam bentuk pinjaman lunak ke sektor industri primer di masyarakat, selaku pengelola produksi pascapanen sehingga memiliki daya saing tinggi menjelang dibukanya pasar bebas ASEAN.
    
"Kerangka berfikir kebijakan ini adalah untuk meningkatkan PDRB (produk domestik regional bruto) di tingkat masyarakat petani yang selama ini masih sangat rendah," ujar Gubernur Jawa Timur, Soekarwo usai meresmikan Pekan Daerah KTNA Jatim di Tulungagung, Selasa.
    
Ia mengungkapkan, dari total 35 persen PDRB Jatim pada kurun 2014, sektor industri primer atau kegiatan produksi pascapanen di lingkup petani dan nelayan di Jawa Timur hanya mendapat sekitar 14,47 persen.
    
Rendahnya kegiatan produksi pascapanen atau pasca hulu yang biasa disebut dengan istilah industri primer tersebut menyebabkan daya saing petani selalu rendah dan kesejahteraan tidak kunjung berkembang.
    
Penyebabnya, kata Pakde Karwo, karena bahan baku dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan lebih banyak terdistribusi ke pabrik-pabrik besar.
    
"Ini yang harus dibenahi, karena jika bahan baku lari ke pabrik-pabrik besar maka akan banyak masyarakat desa yang menjadi pengangguran atau menjadi pekerja urban," ujar Pakde Karwo.
    
Gubernur mengklaim program pengembangan industri primer sebagai strategi besar dalam upaya meningkatkan daya saing petani di sektor kegiatan pascapanen atau pascahulu.
    
Alasannya, tenaga kerja di lingkup pedesaan bisa terserap di sektor industri primer yang menggarap bahan baku pascapanen, misalnya pengolahan pisang menjadi keripik pisang, pengolahan kedelai menjadi tempe dan tahu dan berbagai komoditas lain.
    
"Kalau industri primernya tergarap dengan baik, niscaya pengangguran bisa ditekan. Daya saing produk dari Jatim juga akan memiliki daya saing tinggi saat memasuki pasar terbuka Asean yang akan dimulai akhir tahun ini," imbuhnya.
    
Ia menjelaskan, bantuan dalam bentuk kredit lunak untuk industri primer tersebut menjadi pilihan paling rasional agar angka pengangguran bisa terus diminimalkan di saat perekonomian mengalami pelambatan, serta dalam rangka menyambut pasar bebas Asean.
    
Potensi tenaga kerja di tingkat desa tidak melulu bekerja di sektor pertanian, tetapi juga terserap dalam pengelolaan industri primer atau kegiatan produksi pascapanen tadi.
    
"Kalau bantuan diberikan dalam bentuk mesin atau peralatan otomatis, pengangguran justru semakin meningkat. Jadi siklusnya dirancang melalui program pembiayaan murah, sementara untuk pasar nanti kita siapkan agar produk-produk industri primer ini tersalurkan dengn baik dan memiliki nilai jual yang kompetitif," ujarnya.
    
Pakde Karwo tidak merinci alokasi penyaluran kredit murah ke 38 kabupaten/kota se-Jatim. Namun ia mengisyaratkan proses penyaluran kredit dilakukan melalui koperasi perkreditan rakyat yang dikelola masing-masing pemerintah daerah.
    
"Penyaluran dilakukan setelah melakukan pemetaan atas daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan industri primer terebut," tandasnya. (*)

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015