Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum berencana menaikkan tarif sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada 2016 dengan pertimbangan sebagagian besar penghuni rusun dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah dan masih banyak terbebani kebutuhan hidup.
Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, di Surabaya, Rabu, mengatakan pada prinsipnya keberadaan rusunawa di Surabaya bukan untuk mencari keuntungan.
"Rusunawa ini sengaja dibangun agar warga Surabaya yang masuk dalam kategori MBR bisa tetap tinggal dihunian yang murah, nyaman dan bebas banjir," katanya.
Dia mengakui bahwa antara pendapatan dari sewa rusun dengan biaya pemeliharaan terjadi defisit. Tahun ini untuk rusunawa pendapatan sudah tercapai Rp816 juta dari target sebesar Rp709 juta.
"Sejauh ini belum ada rencana kenaikan untuk tahun depan. Kalau dibilang defisit yang defisit, tapi saya tidak tahu pasti berapa angka defisitnya," katanya.
Diketahui, biaya sewa rusunawa milik Pemkot Surabaya dianggap cukup murah. Rata-rata dibawah Rp100.000 tiap bulan. Masing-masing rusunawa berbeda tarif sewa tiap bulannya, misalnya rusunawa Romokalisari, untuk lantai satu biaya sewa ber bulan sebesar Rp59.000, lantai dua Rp53.000, lantai tiga Rp48.000, lantai empat Rp43.000, dan lantai lima Rp39.000.
Rusunawa itu dihuni warga sekitar dan yang bekerja di sekitar lokasi rusun, serta para nelayan, sedangkan rusunawa di Siwalankerto tarif sewa untuk lantai satu sebesar Rp91.000 per bulan, lantai dua Rp81.000, lantai tiga Rp71.000 dan lantai empat sebesar Rp61.000. Rata-rata penghuni di rusunawa ini adalah para PKL setempat.
Disisi lain, lanjut dia, DPTB Kota Surabaya juga menyiapkan lahan seluas 152.100 meter persegi untuk dibangun rusunawa. Hal ini dilakukan guna mengurangi angka backlog (kekurangan rumah tinggal) di Surabaya.
Adapun dari total luas lahan tersebut berada di 11 titik lokasi, di antaranya di kawasan Keputih diusulkan 12 blok dengan luas 25.000 meter persegi, Tambaksari ada empat blok seluas 13.000 meter persegi, Dukuh Menanggal enam blok 20.000 meter persegi dan Sememi empat blok 7.000 meter persegi.
Begitu juga di Panjaringan Sari satu blok 1.700 meter persegi, Jambangan satu blok 1.700 meter persegi, Gununganyar dua blok 3.600 meter persegi, Pagesangan dua blok 3.800 meter persegi, Bulak 20 blok 32.000 meter persegi, Benowo 25 blok 43.000 meter persegi dan Siwalankerto satu blok 3.000 meter persegi.
"Akhir tahun ini kami akan meresmikan rusunawa di Sememi dengan kapasitas 96 unit kamar," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi tarif sewa rusunawa. Menurut dia, tarif sewa terlalu murah.
Padahal tingkat biaya operasional tiap tahun mengalami kenaikan. Keberadaan rusunawa juga diharapkan bisa memberi kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau dilihat dari kondisi sekarang, apapun itu sedikit-sedikit naiklah. Saya yakin para warga yang tinggal di rusunawa itu tidak akan keberatan kalau tarif sewa dinaikkan. Saya kira yang menempati rusunawa-rusunawa itu sudah banyak yang mampu," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, di Surabaya, Rabu, mengatakan pada prinsipnya keberadaan rusunawa di Surabaya bukan untuk mencari keuntungan.
"Rusunawa ini sengaja dibangun agar warga Surabaya yang masuk dalam kategori MBR bisa tetap tinggal dihunian yang murah, nyaman dan bebas banjir," katanya.
Dia mengakui bahwa antara pendapatan dari sewa rusun dengan biaya pemeliharaan terjadi defisit. Tahun ini untuk rusunawa pendapatan sudah tercapai Rp816 juta dari target sebesar Rp709 juta.
"Sejauh ini belum ada rencana kenaikan untuk tahun depan. Kalau dibilang defisit yang defisit, tapi saya tidak tahu pasti berapa angka defisitnya," katanya.
Diketahui, biaya sewa rusunawa milik Pemkot Surabaya dianggap cukup murah. Rata-rata dibawah Rp100.000 tiap bulan. Masing-masing rusunawa berbeda tarif sewa tiap bulannya, misalnya rusunawa Romokalisari, untuk lantai satu biaya sewa ber bulan sebesar Rp59.000, lantai dua Rp53.000, lantai tiga Rp48.000, lantai empat Rp43.000, dan lantai lima Rp39.000.
Rusunawa itu dihuni warga sekitar dan yang bekerja di sekitar lokasi rusun, serta para nelayan, sedangkan rusunawa di Siwalankerto tarif sewa untuk lantai satu sebesar Rp91.000 per bulan, lantai dua Rp81.000, lantai tiga Rp71.000 dan lantai empat sebesar Rp61.000. Rata-rata penghuni di rusunawa ini adalah para PKL setempat.
Disisi lain, lanjut dia, DPTB Kota Surabaya juga menyiapkan lahan seluas 152.100 meter persegi untuk dibangun rusunawa. Hal ini dilakukan guna mengurangi angka backlog (kekurangan rumah tinggal) di Surabaya.
Adapun dari total luas lahan tersebut berada di 11 titik lokasi, di antaranya di kawasan Keputih diusulkan 12 blok dengan luas 25.000 meter persegi, Tambaksari ada empat blok seluas 13.000 meter persegi, Dukuh Menanggal enam blok 20.000 meter persegi dan Sememi empat blok 7.000 meter persegi.
Begitu juga di Panjaringan Sari satu blok 1.700 meter persegi, Jambangan satu blok 1.700 meter persegi, Gununganyar dua blok 3.600 meter persegi, Pagesangan dua blok 3.800 meter persegi, Bulak 20 blok 32.000 meter persegi, Benowo 25 blok 43.000 meter persegi dan Siwalankerto satu blok 3.000 meter persegi.
"Akhir tahun ini kami akan meresmikan rusunawa di Sememi dengan kapasitas 96 unit kamar," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi tarif sewa rusunawa. Menurut dia, tarif sewa terlalu murah.
Padahal tingkat biaya operasional tiap tahun mengalami kenaikan. Keberadaan rusunawa juga diharapkan bisa memberi kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau dilihat dari kondisi sekarang, apapun itu sedikit-sedikit naiklah. Saya yakin para warga yang tinggal di rusunawa itu tidak akan keberatan kalau tarif sewa dinaikkan. Saya kira yang menempati rusunawa-rusunawa itu sudah banyak yang mampu," katanya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015