Sidoarjo (Antara Jatim) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sidoarjo berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait dengan rencana penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2016.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo, Sukiyanto, Selasa, mengatakan, biarkan Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo yang saat ini sedang melaksanakan pleno bekerja dengan maksimal.
"Kami berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun mengingat saat ini merupakan musim pemilihan kepala daerah dan itu tidak ada kaitannya antara pemilihan kepala daerah dengan penetapan UMK," katanya.
Ia mengakui, kenyataan di lapangan masih ada yang memanfaatkan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan orang banyak terutama untuk masalah penetapan UMK ini.
"Namun untuk masalah UMK ini kami berharap diserahkan sepenuhnya kepada dewan pengupahan yang sudah ditunjuk supaya mereka bekerja dengan baik," katanya.
Ia mengatakan, Apindo akan menyerahkan sepenuhnya kepada dewan pengupahan yang sudah ditunjuk sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo.
"Dewan pengupahan tersebut terdiri dari unsur pengusaha, buruh dan juga dari unsur pemerintahan sebagai penengah," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, kalau ada yang tidak puas dengan kerja dewan pengupahan silahkan wakil yang sudah ditunjuk tersebut diganti.
"Jangan sampai ada yang tidak puas, kemudian demo sehingga banyak warga masyarakat yang dirugikan, karena tidak semua masyarakat terlibat dalam kegiatan tersebut," katanya.
Ia mengatakan, survei kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayahya sudah dilakukan sejak April-September.
"Oleh karena itu, kami meminta buruh bersabar menunggu penetapan besaran UMK 2016. Informasinya, Dewan Pengupahan mulai melakukan sidang pleno," katanya.
Sebelumnya, serikat buruh Sidoarjo, Jawa Timur, menuntut kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) 2016 sebesar Rp3,5 juta atau naik 30 persen dari tahun sebelumnya Rp2,7 juta.
"Kenaikan sebesar 30 persen itu sangatlah wajar mengingat barang-barang semakin mahal menyusul krisis ekonomi," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo, Agus Suprianto.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo, Sukiyanto, Selasa, mengatakan, biarkan Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo yang saat ini sedang melaksanakan pleno bekerja dengan maksimal.
"Kami berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun mengingat saat ini merupakan musim pemilihan kepala daerah dan itu tidak ada kaitannya antara pemilihan kepala daerah dengan penetapan UMK," katanya.
Ia mengakui, kenyataan di lapangan masih ada yang memanfaatkan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan orang banyak terutama untuk masalah penetapan UMK ini.
"Namun untuk masalah UMK ini kami berharap diserahkan sepenuhnya kepada dewan pengupahan yang sudah ditunjuk supaya mereka bekerja dengan baik," katanya.
Ia mengatakan, Apindo akan menyerahkan sepenuhnya kepada dewan pengupahan yang sudah ditunjuk sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo.
"Dewan pengupahan tersebut terdiri dari unsur pengusaha, buruh dan juga dari unsur pemerintahan sebagai penengah," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, kalau ada yang tidak puas dengan kerja dewan pengupahan silahkan wakil yang sudah ditunjuk tersebut diganti.
"Jangan sampai ada yang tidak puas, kemudian demo sehingga banyak warga masyarakat yang dirugikan, karena tidak semua masyarakat terlibat dalam kegiatan tersebut," katanya.
Ia mengatakan, survei kebutuhan hidup layak (KHL) di wilayahya sudah dilakukan sejak April-September.
"Oleh karena itu, kami meminta buruh bersabar menunggu penetapan besaran UMK 2016. Informasinya, Dewan Pengupahan mulai melakukan sidang pleno," katanya.
Sebelumnya, serikat buruh Sidoarjo, Jawa Timur, menuntut kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) 2016 sebesar Rp3,5 juta atau naik 30 persen dari tahun sebelumnya Rp2,7 juta.
"Kenaikan sebesar 30 persen itu sangatlah wajar mengingat barang-barang semakin mahal menyusul krisis ekonomi," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo, Agus Suprianto.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015