Malang (Antara Jatim) - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin mengemukakan bahwa produk makanan halal dan thoyiban saat ini sudah menjadi "global lifestyle", bahkan beberapa negara maju pun juga gencar mengampanyekannya.
"Sekarang ini beberapa negara maju sudah memromosikan produk makanan halal-thoyiban, seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan Thailand. Banyaknya negara mulai tertarik dengan produk-produk halal-thoyiban itu karena motif ekonomi untuk menjaring wisatawan Muslim untuk berkunjung ke negaranya," kata Din dalam Simposium Nasional Produk Halal Indonesia di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Sabtu malam.
Simposium Nasional Produk Halal Indonesia tersebut sebagai rangkaian dari penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jatim di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya Malang.
Selain motif ekonomi, katanya, pemerintah Jepang yakin sepenuhnya jika makanan yang halal dan thoyiban akan membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga penerapan halal dan thoyib tidak hanya dipahami sebagai ajaran Islam saja, namun sudah menjadi global lifestyle.
Hanya saja, lanjutnya, justru Indonesia sampai saat ini belum berhasil menerapkan halal dan thoyiban sebagai lifestyle, karena masih banyak makanan, obat-obatan dan kosmetika di Tanah Air yang masih diragukan kehalalannya. Padahal, penduduk Indonesia mayoritas Muslim dan jumlahnya juga yang terbesar di dunia.
Menurut dia, pemerintah Indonesia masih belum maksimal mengawasi kehalalan produk makanan. Berbeda dengan Indonesia, Jepang justru jauh lebih peka memikirkan kehalalan makanan. Contohnya, di Kota Fuji, Jepang, yang sudah mendeklarasikan menjadi kota halal.
Walaupun ada motif ekonomi dibalik pendeklarasian kota halal, kata Din, namun ia mengapresiasi Pemerintah Jepang yang telah lebih dulu membuat standarisasi halal dengan akurat. "Memang ada motif ekonomi dibalik pendeklarasian Kota Fuji sebagai kota halal, tapi saya salut," ucapnya.
Ia mengemukakan banyak wisatawan muslim yang berkunjung ke Kota Fuji, sehingga Pemerintah Jepang membuat terobosan menjadikan Kota Fuji menjadi kota halal.
Seharusnya, kata Din, Indonesia bisa lebih dahulu membuat sistem labelisasi halal dengan benar dan akurat, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Walaupun label halal tertera di banyak produk makanan dan rumah makan, seluruh label halal tersebut belum sepenuhnya teruji kehalalannya.
"Sudah banyak pengelola rumah makan menggunakan lebel halal, tapi kita belum mengetahui kebenarannya. Pemasangan label halal tidak bisa digunakan seenaknya, butuh pengujian secara ilmiah, karena itu, saya berharap pengurus ICMI yang sedang menggelar Muswil ini dapat merumuskan konsep labelisasi halal yang baik dan akurat, melalui uji produk, sebab halal tidaknya makanan bukan diukur dari labelnya, tapi harus diuji dengan akurat," tegasnya.
Din juga berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk segera menertibkan label halal tersebut. Selain itu, juga meminta pemerintah untuk melibatkan cendekiawan Muslim yang berkompenten untuk terjun langsung ke masyarakat guna mengevaluasi label halal yang sudah beredar.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Sekarang ini beberapa negara maju sudah memromosikan produk makanan halal-thoyiban, seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan Thailand. Banyaknya negara mulai tertarik dengan produk-produk halal-thoyiban itu karena motif ekonomi untuk menjaring wisatawan Muslim untuk berkunjung ke negaranya," kata Din dalam Simposium Nasional Produk Halal Indonesia di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Sabtu malam.
Simposium Nasional Produk Halal Indonesia tersebut sebagai rangkaian dari penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jatim di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya Malang.
Selain motif ekonomi, katanya, pemerintah Jepang yakin sepenuhnya jika makanan yang halal dan thoyiban akan membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga penerapan halal dan thoyib tidak hanya dipahami sebagai ajaran Islam saja, namun sudah menjadi global lifestyle.
Hanya saja, lanjutnya, justru Indonesia sampai saat ini belum berhasil menerapkan halal dan thoyiban sebagai lifestyle, karena masih banyak makanan, obat-obatan dan kosmetika di Tanah Air yang masih diragukan kehalalannya. Padahal, penduduk Indonesia mayoritas Muslim dan jumlahnya juga yang terbesar di dunia.
Menurut dia, pemerintah Indonesia masih belum maksimal mengawasi kehalalan produk makanan. Berbeda dengan Indonesia, Jepang justru jauh lebih peka memikirkan kehalalan makanan. Contohnya, di Kota Fuji, Jepang, yang sudah mendeklarasikan menjadi kota halal.
Walaupun ada motif ekonomi dibalik pendeklarasian kota halal, kata Din, namun ia mengapresiasi Pemerintah Jepang yang telah lebih dulu membuat standarisasi halal dengan akurat. "Memang ada motif ekonomi dibalik pendeklarasian Kota Fuji sebagai kota halal, tapi saya salut," ucapnya.
Ia mengemukakan banyak wisatawan muslim yang berkunjung ke Kota Fuji, sehingga Pemerintah Jepang membuat terobosan menjadikan Kota Fuji menjadi kota halal.
Seharusnya, kata Din, Indonesia bisa lebih dahulu membuat sistem labelisasi halal dengan benar dan akurat, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Walaupun label halal tertera di banyak produk makanan dan rumah makan, seluruh label halal tersebut belum sepenuhnya teruji kehalalannya.
"Sudah banyak pengelola rumah makan menggunakan lebel halal, tapi kita belum mengetahui kebenarannya. Pemasangan label halal tidak bisa digunakan seenaknya, butuh pengujian secara ilmiah, karena itu, saya berharap pengurus ICMI yang sedang menggelar Muswil ini dapat merumuskan konsep labelisasi halal yang baik dan akurat, melalui uji produk, sebab halal tidaknya makanan bukan diukur dari labelnya, tapi harus diuji dengan akurat," tegasnya.
Din juga berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk segera menertibkan label halal tersebut. Selain itu, juga meminta pemerintah untuk melibatkan cendekiawan Muslim yang berkompenten untuk terjun langsung ke masyarakat guna mengevaluasi label halal yang sudah beredar.(*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015